PRIORITAS, 23/10/26 (Melonguane, Talaud): Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud memperkuat komitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan penyerahan dokumen Legal Opinion kejaksaan atau pendapat hukum bersama Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud.
Kegiatan itu berlangsung di ruang kerja Wakil Bupati Kepulauan Talaud pada Kamis (22/10/2026). Wakil Bupati Anisya G. Bambungan, S.E., mewakili Bupati Welly Titah, memimpin langsung kegiatan tersebut.
Sekretaris Daerah Kepulauan Talaud, Dr. Yohanis B. K. Kamagi, AP, M.Si., turut mendampingi Wakil Bupati. Sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Talaud juga menghadiri kegiatan tersebut.
Legal Opinion menjadi Panduan Kebijakan Daerah
Dalam sambutannya, Anisya menegaskan pentingnya kerja sama antara Pemkab Talaud dan Kejari Kepulauan Talaud. Menurutnya, sinergi tersebut diperlukan untuk memastikan pelaksanaan pembangunan daerah berjalan sesuai ketentuan hukum.
Ia mengapresiasi dukungan Kepala Kejaksaan Negeri dan Tim Jaksa Pengacara Negara dalam memberikan pendampingan hukum kepada pemerintah daerah.
“Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kajari dan Tim Jaksa Pengacara Negara. Dokumen Legal Opinion yang diserahkan hari ini berfungsi sebagai kompas yuridis bagi kami. Ini adalah panduan berharga untuk memetakan risiko dan memastikan setiap kebijakan daerah tidak menyimpang dari regulasi,” ujar Anisya.
Perkuat Kepastian Hukum bagi ASN
Anisya juga berharap keberadaan PKS dan LO dapat membantu aparatur sipil negara (ASN) menjalankan tugas secara profesional. Kepastian hukum dinilai penting agar setiap program pemerintah berjalan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku.
Melalui dokumen pendapat hukum tersebut, pemerintah daerah memiliki acuan dalam mengidentifikasi potensi risiko hukum. Dengan demikian, perangkat daerah dapat mempertimbangkan aspek hukum sebelum mengambil keputusan strategis.
Wakil Bupati menegaskan bahwa Pemkab Talaud berkomitmen menindaklanjuti setiap rekomendasi yang tercantum dalam dokumen LO. Langkah ini diharapkan memperkuat penerapan prinsip good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik.
“Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi dalam LO ini. Tujuannya satu: mewujudkan good governance demi kesejahteraan masyarakat Talaud,” pungkasnya. (P-Nelson Sangadi)
