PRIORITAS, 25/7/26 (Jakarta): Dalam headlines semalam, Beritaprioritas.com telah menaikkan artikel tentang mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang secara resmi ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung). Namun, Febri tak gunakan rompi pink, dan tangannya tidak diborgol, sebagaimana tersangka lainnya dalam berbagai kasus.
Ya, Febrie tampak keluar dari lantai 1 Gedung Utama Kejaksaan Agung mengenakan kemeja batik berwarna abu-abu tanpa rompi pink khas tahanan Kejagung dan tanpa diborgol juga.
Terhadsp hal yang janggal ini, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas), Rudi Margono, menjelaskan alasan Febrie tidak mengenakan rompi tahanan saat dibawa petugas. Hal tersebut, menurutnya, terjadi karena situasi yang mendesak dan proses penanganan berlangsung hingga larut malam.
"Ya kalau masalah rompi tadi mohon maaf karena buru-buru juga, sudah malam ya," kilahnya, dikutip media.
Menjalani pemeriksaan selama hampir 10 jam
Adapun penetapan tersangka dilakukan setelah Febrie menjalani pemeriksaan selama hampir 10 jam di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (24/7/26) kemarin.
Lalu, Febrie tampak keluar dari lantai 1 Gedung Utama Kejaksaan Agung mengenakan kemeja batik berwarna abu-abu tanpa rompi pink khas tahanan Kejagung dan tanpa diborgol.
Selanjutnya Jamwas Rudi Margono mengatakan, penyidik langsung menahan Febrie selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Cabang Jakarta Timur.
"Saudara Febrie telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan 20 hari ke depan sampai tanggal 24 di Rutan KPK Jakarta Timur, yang barusan kita menyaksikan," kata Rudi di Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung).
Kemudian Rudi menjelaskan, Febrie diduga melakukan tindak pidana pencucian uang selama menjabat sebagai penyelenggara negara di lingkungan Kejaksaan.
Belum beberkan nominal kerugian negara, berkaitan strategi pembuktian
Namun, seperti Beritasatu.com melansir, Kejaksaan Agung belum membeberkan nominal kerugian negara maupun rincian modus yang disangkakan karena masih berkaitan dengan strategi pembuktian.
"Modusnya secara umum dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan," jelas Rudi Margono lagi. (P-*/jr)
