PRIORITAS, 9/9/26 (Jakarta): Persetujuan delapan fraksi dalam Rapat Paripurna DPR RI meresmikan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menjadi RUU Usul Inisiatif DPR.
Oleh karena itu, parlemen mendorong pembentukan regulasi baru demi menjamin keadilan ekonomi industri media nasional di tengah gempuran platform digital asing.
Menanggapi ketimpangan perizinan media konvensional dengan platform digital, Juru Bicara Fraksi PAN Desy Ratnasari membeberkan pandangannya di Senayan pada Selasa (8/9/26). Sementara itu, fraksi lain menyuarakan perlindungan hak penerbit atas karya konten lokal.
"Jangan sampai seluruh pengguna internet diposisikan sebagai lembaga penyiaran yang harus tunduk pada rezim perizinan dan pengawasan yang sama dengan televisi atau radio," ungkap Desy dalam keterangan tertulisnya, Rabu (9/9/26).
Menyambung sorotan terkait ketimpangan persaingan usaha tersebut, Fraksi PDI Perjuangan menuntut perlindungan karya jurnalistik dari tindakan agregasi tanpa kompensasi layak.
Bahkan, pemerintah wajib memberlakukan kuota penayangan konten lokal minimal 25 persen bagi platform digital serta 60 persen bagi lembaga penyiaran swasta.
Melihat ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja pekerja media nasional, Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan Junico Siahaan menegaskan perlunya pembagian manfaat ekonomi harian.
Sebab, aliran kapital ke luar negeri harus segera dihentikan demi menjaga ekosistem industri dalam negeri.
"Platform digital dilarang mengambil dan mengagregasi karya jurnalistik atau konten lokal tanpa kompensasi yang layak guna menghentikan aliran kapital ke luar negeri, menjaga keberlanjutan industri media nasional, serta mencegah gelombang PHK terhadap jurnalis dan pekerja media di tanah air," tegas Nico.
Selain isu keberlanjutan ekonomi media, seluruh fraksi menyepakati kewajiban pendaftaran, kepatuhan perpajakan, serta penundukan yurisdiksi hukum Indonesia bagi platform asing.
Dengan demikian, penguatan lembaga penyiaran publik, swasta, dan komunitas menjadi pilar utama dalam menjaga kedaulatan informasi nasional.
Atas dasar itulah, pimpinan sidang melemparkan keputusan akhir pembahasan draf aturan kepada seluruh anggota dewan yang hadir. Akhirnya, DPR menyambut sepakat penetapan status hukum RUU perbaikan tata kelola media tersebut.
"Kini tiba saatnya kami menanyakan pada sidang dewan yang terhormat apakah RUU Usul Inisiatif DPR RI tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dapat disetujui sebagai RUU Usul DPR RI?" tandas Dasco mengakhiri sesi keputusan. (P-*/Khalied M)
