Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia saat ini dijabat oleh Prof. Ir. Yassierli, S.T., M.T., Ph.D. (Dok. Humas Kemnaker).
PRIORITAS, 1/6/2026 (Jakarta): Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) memperluas akses sertifikasi kompetensi bagi lulusan Program Pemagangan Nasional (MagangHub) melalui 15 skema sertifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
Program tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan kualitas sumber daya manusia sekaligus memberikan pengakuan kompetensi secara nasional kepada peserta yang telah menyelesaikan program pemagangan.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menilai sertifikasi kompetensi memiliki peran strategis dalam meningkatkan peluang kerja dan daya saing lulusan pemagangan di tengah kebutuhan industri yang terus berkembang.
Menurutnya, sertifikasi menjadi bukti formal atas kemampuan yang telah diperoleh peserta selama menjalani proses magang, sehingga dapat menjadi nilai tambah saat memasuki pasar kerja.
Sebanyak 15 skema sertifikasi disiapkan untuk mendukung kebutuhan berbagai sektor pekerjaan. Skema tersebut meliputi Pengelolaan Administrasi Perkantoran, Junior Secretary, Asisten Pengembang Web, Digital Marketing, Pembuatan Desain Grafis, Penyusunan Laporan Keuangan Entitas Tunggal, Supervisor Sumber Daya Manusia, Pelayanan Pelanggan, Front Office, Operator Komputer, Digital Filing, Produksi Karya Audio Visual, Analis Data, Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta Penyusunan Laporan Keuangan untuk Pemula.
Ragam skema tersebut dirancang untuk menjawab kebutuhan tenaga kerja di bidang administrasi, teknologi digital, layanan pelanggan, pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, analisis data, hingga keselamatan kerja.
Pelaksanaan sertifikasi dilakukan melalui jaringan lembaga sertifikasi profesi yang bekerja sama dengan balai pelatihan vokasi Kemnaker di berbagai daerah. Untuk mendukung pelaksanaan program, Kemnaker telah memetakan kapasitas penyelenggaraan sertifikasi di seluruh unit pelatihan vokasi.
Hasil pemetaan menunjukkan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar, BBPVP Medan, dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Surakarta memiliki kapasitas penyelenggaraan masing-masing 15 skema sertifikasi. BBPVP Bekasi menyelenggarakan 11 skema, sementara BBPVP Bandung, BBPVP Semarang, BPVP Banda Aceh, BPVP Padang, BPVP Samarinda, dan BPVP Kendari masing-masing menyediakan 10 skema sertifikasi.
Selain itu, BPVP Banyuwangi dan BPVP Ternate memiliki kapasitas sembilan skema, BPVP Bantaeng delapan skema, BPVP Pangkajene dan Kepulauan serta BPVP Belitung masing-masing tujuh skema, sedangkan BBPVP Serang menyediakan enam skema sertifikasi.
BPVP Lombok Timur, BPVP Ambon, dan BPVP Sorong masing-masing memiliki empat skema sertifikasi, sementara BPVP Bandung Barat dan BPVP Sidoarjo menyediakan tiga skema.
Secara nasional, kapasitas penyelenggaraan yang tersedia mencapai 180 skema sertifikasi kompetensi melalui jaringan balai pelatihan vokasi Kemnaker. Ketersediaan fasilitas tersebut diharapkan dapat memperluas akses sertifikasi bagi alumni MagangHub sekaligus meningkatkan kesiapan tenaga kerja Indonesia dalam memenuhi kebutuhan industri dan dunia usaha yang semakin kompetitif.
Program sertifikasi kompetensi ini menjadi bagian dari strategi penguatan kualitas lulusan MagangHub agar tidak hanya memiliki pengalaman kerja melalui pemagangan, tetapi juga memperoleh pengakuan kompetensi yang diakui secara nasional. (P-*r/Humas Kemnaker/Gio R)
