Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Republik Indonesia Prof. Yassierli, Ph.D (Dok. Humas Kemnaker).
PRIORITAS, 6/7/2026 (Jakarta): Pemerintah memperkuat strategi pembangunan ketenagakerjaan melalui sinergi yang lebih erat antara pemerintah, dunia usaha, dan organisasi pekerja. Langkah tersebut dinilai menjadi fondasi penting untuk menyiapkan tenaga kerja Indonesia menghadapi perubahan teknologi, digitalisasi industri, dan dinamika pasar kerja global.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan tantangan ketenagakerjaan saat ini tidak lagi hanya berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia dalam mengikuti perubahan kebutuhan industri. Kondisi tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan agar transformasi dunia kerja berjalan seimbang dan berkelanjutan.
Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) 2026 di Jakarta, Selasa (23/6/2026), Yassierli menilai pembangunan ketenagakerjaan harus bertumpu pada kolaborasi. Pemerintah, pelaku usaha, dan serikat pekerja memiliki peran saling melengkapi untuk menciptakan ekosistem kerja yang produktif sekaligus memberikan perlindungan kepada pekerja.
"PR kita masih panjang. Tantangan yang kita hadapi tidak sederhana dan memerlukan kerja bersama dari seluruh pihak," kata Yassierli.
Menurutnya, peningkatan kompetensi menjadi kebutuhan mendesak di tengah percepatan transformasi digital. Tenaga kerja tidak cukup hanya mengandalkan pendidikan formal, tetapi juga perlu terus mengembangkan keterampilan baru melalui program pelatihan, reskilling, dan upskilling agar tetap relevan dengan kebutuhan industri.
Kementerian Ketenagakerjaan juga memperluas berbagai program peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk penguatan pelatihan vokasi dan pengembangan keterampilan masa depan atau future skills. Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan produktivitas sekaligus memperbesar peluang kerja bagi masyarakat.
Di sisi lain, Yassierli mengajak serikat pekerja mengambil peran yang lebih aktif dalam mendorong peningkatan kapasitas anggotanya. Organisasi pekerja dinilai memiliki posisi strategis untuk membangun budaya kerja yang adaptif, memperkuat produktivitas, serta menjaga hubungan industrial yang sehat.
Selain peningkatan kompetensi, Kemnaker terus memperkuat perlindungan pekerja melalui pengawasan norma ketenagakerjaan, pengembangan sistem informasi pasar kerja yang terintegrasi, serta peningkatan efektivitas layanan penempatan tenaga kerja di berbagai sektor.
Yassierli juga mendorong perubahan pola hubungan industrial dari sekadar hubungan antara pekerja dan perusahaan menjadi kemitraan yang saling menguatkan. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja dan daya saing industri nasional.
"Kita punya modal besar sebagai bangsa. Dengan gotong royong, kekeluargaan, dan musyawarah, tantangan yang ada bisa diselesaikan bersama," ujarnya.
Sementara itu, Presiden KSPI yang juga Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan, Said Iqbal, menilai tata kelola pemerintahan yang bersih menjadi faktor penting dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, efektivitas pemerintahan akan berpengaruh langsung terhadap keberhasilan pembangunan ekonomi dan perlindungan pekerja.
"Pemerintahan yang bersih akan menentukan sejauh mana negara mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat," kata Said Iqbal. (P-*r/Humas Kemnaker/Gio R)
