Lompat ke konten
Breaking
HUKRIMINTERNASIONAL

Mantan Presiden Korsel tetap dihukum 7 tahun penjara

Jeffry Wuisan2 menit baca
Bagikan
IMG_20260709_151828
Sejumlah warga melewati televisi di stasiun Seoul, yang menyiarkan langsung sidang mantan Presiden Yoon Suk Yeol atas tuduhan menghalangi keadilan, hari Kamis (9/8). (the korea times)

PRIORITAS, 9/7/26 (Seoul): Mahkamah Agung (MA) Korea Selatan pada hari Kamis menguatkan hukuman penjara tujuh tahun bagi mantan Presiden Yoon Suk Yeol.

Putusan itu, seperti dikutip Beritaprioritas.com dari The Korea Times, disahkan MA karena Yoon dinilai sengaja menghalangi keadilan dengan mencegah para penyelidik menahannya, setelah upaya pemberlakuan darurat militer yang gagal pada tahun 2024.

Putusan tersebut merupakan keputusan pertama Mahkamah Agung untuk Yoon, yang telah menjalani total delapan persidangan terkait deklarasi darurat militer yang mengejutkan pada 3 Desember 2024.

Persidangan utama atas tuduhan memimpin pemberontakan masih berlangsung di pengadilan banding, setelah pengadilan tingkat rendah menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepadanya.

Selain menghalangi keadilan, mantan presiden itu menghadapi tuduhan penyalahgunaan kekuasaan, pemalsuan dokumen publik, dan pelanggaran lainnya dalam persidangan hari Kamis.

"Putusan pengadilan tingkat rendah tidak mengandung kesalahan, seperti melampaui batas prinsip kebebasan mengevaluasi bukti yang melanggar logika atau aturan pengalaman, atau salah menerapkan prinsip-prinsip hukum yang relevan," kata hakim ketua.

Sidang tersebut disiarkan langsung berbagai televisi di Korea Selatan meskipun Yoon keberatan dan tidak hadir. Putusan banding akhir tidak mengharuskan terdakwa hadir.

Yoon telah ditahan sejak Juli lalu dan dituduh telah memerintahkan pengawal presiden untuk menghentikan para penyelidik dari melaksanakan surat perintah penahanan terhadap dirinya pada Januari 2025.

Ia juga didakwa melanggar hak sembilan anggota Kabinet, karena tidak memanggil mereka untuk rapat pendahuluan guna meninjau rencana darurat militernya.

Tuduhan lainnya termasuk merevisi proklamasi darurat militer setelah dekrit tersebut dicabut untuk menyamarkan kekurangan proseduralnya.
Ia kemudian membuang dokumen tersebut, memerintahkan penyebaran pernyataan pers yang berisi kebohongan, dan membatasi akses ke catatan panggilan telepon mantan komandan militer.

Mahkamah Agung menguatkan putusan pengadilan tingkat rendah yang menyatakan Yoon bersalah atas semua tuduhan, tetapi juga membebaskannya dari tuduhan lainnya.

Pengadilan banding telah menjatuhkan hukuman tujuh tahun penjara kepada Yoon pada bulan April, peningkatan dua tahun dari putusan pengadilan distrik, namun kurang dari 10 tahun yang direkomendasikan tim penasihat khusus.

Segera setelah Mahkamah Agung menyampaikan putusannya, pengacara Yoon bersumpah untuk menggugat konstitusionalitasnya.(P-jw)

Komentar

Rekomendasi untuk Anda

Pasang iklan Anda di sini

Jangkau pembaca Berita Prioritas melalui salah satu kanal berita paling aktif di wilayah ini.

Email Kami