Lompat ke konten
Breaking
MEGAPOLITANBodetabek

Mas Pram bantah isu kenaikan tarif parkir di Jakarta

Khalied Malvino1 menit baca
Bagikan
antaranews-ilustrasi-tarif-parkir-jakarta
Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan Pemprov tak menaikkan tarif parkir dan hanya membahas sistem pembayaran cashless. (Antara)

PRIORITAS, 12/9/25 (Jakarta): Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo membantah isu kenaikan tarif parkir yang ramai dibicarakan publik. Ia menegaskan pihaknya belum pernah memutuskan adanya kenaikan biaya parkir di wilayah ibu kota.

Pemprov Jakarta sejauh ini hanya mengkaji sistem pembayaran parkir non-tunai. Selain itu, pembahasan juga menyentuh penataan ulang skema parkir agar lebih teratur dan mudah diawasi.

β€œMakanya saya juga heran ketika di media muncul itu. Yang ada adalah rapat yang saya pimpin sendiri bersama dengan wakil gubernur dan pak sekda membahas mengenai cashless untuk perparkiran,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Jumat (12/9/25).

Dalam rapat tersebut, simulasi kenaikan tarif parkir memang sempat disebutkan. Namun, Pramono menekankan bahwa sampai saat ini belum ada keputusan resmi dari Pemprov Jakarta terkait angka kenaikan parkir.

Diunggah akun medsos Dishub Jakarta

Sebelumnya, akun resmi Instagram Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta mengunggah informasi soal rencana penyesuaian tarif parkir. Unggahan itu berisi perbandingan tarif parkir Jakarta dengan beberapa kota besar lain di Indonesia.

Saat ini tarif parkir mobil di Jakarta masih Rp 5.000 per jam. Angka ini lebih rendah dibandingkan Surabaya sebesar Rp 8.000 atau Tangerang Selatan Rp 6.000. Untuk kendaraan roda dua, tarif masih Rp 2.000, sedangkan bus dan truk dikenakan Rp 8.000 hingga Rp 12.000.

Perbandingan data tersebut memunculkan dugaan publik bahwa tarif parkir Jakarta akan dinaikkan. Namun, Gubernur menegaskan fokus utama Pemprov tetap pada sistem pembayaran cashless dan penataan parkir, bukan pada kenaikan biaya.

Dengan penjelasan ini, isu kenaikan tarif parkir Jakarta yang beredar di media sosial dinyatakan belum benar adanya. Pemprov memastikan kebijakan saat ini masih berlaku dan masyarakat hanya diminta menunggu jika ada aturan baru. (P-Khalied M)

Komentar

Rekomendasi untuk Anda

Pasang iklan Anda di sini

Jangkau pembaca Berita Prioritas melalui salah satu kanal berita paling aktif di wilayah ini.

Email Kami