Oleh: Frank Gardner (Koresponden masalah Keamanan, Pertahanan, Militer, Intelijen & Terorisme BBCnews)
PRIORITAS, 11/9/26 (London): Selama beberapa dekade, tak terhitung banyaknya pemimpin yang menyatakan bahwa tugas utama pemerintah adalah melindungi warganya. Pada tanggal 11 September 2001, Amerika Serikat secara nyata gagal melakukan hal tersebut. Informasi intelijen sebenarnya sudah tersedia, namun secara tragis, tidak ada pihak yang mampu menghubungkan berbagai petunjuk tersebut tepat pada waktunya.
Peristiwa 9/11—sebutan bagi serangan terhadap AS tersebut—beserta respons yang menyertainya, menjadi penentu arah kebijakan luar negeri, keamanan, dan intelijen selama dua dekade pertama abad ini.
Pada tanggal 11 September 2001, saat para pilot bunuh diri dari al-Qaeda menerbangkan pesawat-pesawat yang dibajak itu menabrak World Trade Center, saya baru saja menyelesaikan masa tugas di biro kami di Timur Tengah.
Ketika seorang sopir taksi Palestina mengantar saya melintasi perbukitan berhutan pinus di sebelah barat Yerusalem menuju Bandara Ben Gurion di Tel Aviv, ia tiba-tiba membesarkan volume radio mobilnya. "Sesuatu yang besar telah terjadi di Amerika," ujarnya. Ia tidak melebih-lebihkan; sebanyak 2.977 orang tewas pada hari itu.
Serangan tersebut tidak terjadi begitu saja tanpa sebab. CIA telah mengetahui keberadaan jaringan al-Qaeda dan pemimpinnya yang berasal dari Arab Saudi dan hidup dalam pengasingan, Osama bin Laden, jauh sebelum tahun 2001. Badan tersebut bahkan memiliki satuan tugas khusus yang dibentuk untuk memburunya.
Sembilan hari setelah serangan 11 September, Presiden AS saat itu, George W. Bush, mencanangkan "Perang Melawan Teror".
Dalam kurun waktu 25 tahun setelahnya, terdapat berbagai keberhasilan maupun kegagalan intelijen di kedua sisi Atlantik. Keberhasilan tersebut mencakup penggagalan rencana serangan, serta penangkapan, pengadilan, penjatuhan vonis, dan pemenjaraan para tersangka.
Namun, bagaimana dengan gambaran besarnya? Bagaimana pengumpulan intelijen, kontra-terorisme, dan perencanaan strategis telah berubah dalam 25 tahun sejak serangan teroris terburuk dalam sejarah AS tersebut?
Kegagalan intelijen yang sangat besar
Tidak ada yang menyangkal bahwa peristiwa 9/11 merupakan kegagalan intelijen yang sangat besar, atau lebih tepatnya, kegagalan imajinasi di kalangan komunitas intelijen AS. Saat itu, baik CIA maupun FBI sebenarnya memiliki informasi yang—seandainya dibagikan dengan tepat—dapat mencegah terjadinya peristiwa tersebut.
Laporan Komisi 9/11 yang diterbitkan kemudian menyoroti adanya "kegagalan dalam hal imajinasi, kebijakan, kapabilitas, dan manajemen" di pihak pemerintah AS. Laporan tersebut menyimpulkan bahwa CIA dan FBI gagal menilai informasi intelijen secara tepat, gagal saling berbagi informasi, serta gagal mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menggagalkan rencana serangan tersebut.
Pelajaran paling mendasar ini sebagian besar—meski tidak sepenuhnya—telah dipahami, dan pertukaran informasi antarbadan intelijen Barat kini jauh lebih baik dibandingkan kondisinya pada tahun 2001. Persaingan lama—misalnya antara MI5 dan unit kontra-terorisme kepolisian—telah sirna.
Hal ini bermula dari pembentukan 'pusat integrasi' (fusion centres) regional yang tersebar di seluruh Inggris dan kini, yang terbaru, melalui pendirian Pusat Operasi Kontra-Terorisme berkeamanan tinggi di London. Di tempat ini, petugas intelijen MI5 bisa saja duduk tepat di sebelah petugas kepolisian yang bertugas melakukan tindakan eksekusi untuk menggagalkan rencana serangan teroris. Demikian pula, mereka bisa saja duduk bersebelahan dengan agen federal AS dari FBI atau spesialis bahasa yang diperbantukan dari GCHQ.
Sejak peristiwa 9/11, telah terjadi pula perombakan menyeluruh dalam struktur intelijen AS, yang ditandai dengan pembentukan Pusat Kontra-Terorisme Nasional (National Counter Terrorism Center) di dekat Washington DC serta penunjukan Direktur Intelijen Nasional untuk memastikan pertukaran informasi yang diperlukan di antara 18 badan intelijen AS yang terpisah.
Hubungan antara CIA dan mitranya di Inggris, yaitu Secret Intelligence Service (yang lebih dikenal sebagai MI6), mungkin merupakan hubungan tererat di dunia. Hubungan ini diperkuat oleh aliansi Five Eyes yang menyatukan sumber daya intelijen antara AS, Inggris, Kanada, Australia, dan Selandia Baru.
Namun, kegagalan fatal dalam hal intelijen, penilaian situasi, dan perencanaan strategis tetap saja terjadi setelah peristiwa penabrakan pesawat ke Menara Kembar (Twin Towers).
Menjelang invasi ke Irak yang dipimpin AS pada tahun 2003, MI6 secara tidak bijak membiarkan data intelijennya dipolitisasi; hal ini menyebabkan organisasi tersebut mengalami kemunduran reputasi terburuk sejak masa pengkhianatan oleh agen ganda Kim Philby dan mata-mata Uni Soviet lainnya pada tahun 1950-an dan 1960-an.
Di tengah tekanan politik yang sangat kuat dari Washington untuk menunjukkan bukti bahwa Irak—di bawah kepemimpinan Presiden Saddam Hussein—masih memiliki 'Senjata Pemusnah Massal' (WMD), MI6 memberikan informasi intelijen yang ternyata keliru kepada pemerintahan Perdana Menteri Tony Blair. Irak memang pernah memiliki WMD di masa lalu, namun semuanya telah dimusnahkan setelah Perang Teluk 1991.
Menyusul invasi Irak tahun 2003, MI6 melakukan perombakan total terhadap cara mereka menilai data intelijen mentah (yang dikenal sebagai CX) yang diperoleh dari agen-agen di lapangan.
Saat ini, terdapat pemisahan yang jelas antara petugas pengendali agen—yang bertugas mengumpulkan intelijen dari berbagai sumber di tempat-tempat seperti Iran, Korea Utara, atau dari dalam kelompok teroris terlarang seperti al-Qaeda. Dan tim penyusun laporan, yang bertugas memeriksa serta menguji validitas intelijen tersebut, bahkan sering kali mengembalikannya untuk meminta bukti pendukung tambahan.
Kendati ada perubahan-perubahan tersebut, beberapa pelajaran penting tetap tidak dipetik selama bertahun-tahun setelah peristiwa 9/11. "Perang Irak [tahun 2003] didasarkan pada intelijen yang sangat cacat," ujar Jenderal Sir Richard Shirreff, yang pernah bertugas di Irak sebagai komandan divisi. "Apakah kita sudah belajar darinya? Tidak, menurut saya kita buruk dalam hal belajar... Sebagai seorang komandan, sangat jelas terlihat bahwa kita sedang menuju kegagalan strategis."
Setelah invasi Irak, sebuah penyelidikan kembali dilakukan yang berujung pada Butler Review. Penyelidikan tersebut menyimpulkan bahwa intelijen Inggris mengenai dugaan program WMD Irak "sangat cacat dan sangat bergantung pada sumber-sumber yang belum terverifikasi."
Badan Keamanan Inggris, MI5, juga pernah mengalami kegagalan—di samping berbagai keberhasilan yang tak terbantahkan—dalam menggagalkan rencana serangan teroris. "Setelah peristiwa 9/11," ujar Lord Jonathan Evans, yang memimpin MI5 pada periode 2007–2013, "penilaian saat itu menyimpulkan bahwa ancaman keamanan paling mendesak bagi Inggris adalah ancaman teroris dari al-Qaeda serta individu dan kelompok yang berafiliasi dengannya."
Namun, dengan basis data yang kala itu memuat lebih dari 20.000 "Subjek yang Menjadi Perhatian" (Subjects of Interest) dan banyaknya penyelidikan yang berlangsung secara bersamaan, MI5 menghadapi—dan hingga kini masih menghadapi—tantangan sehari-hari dalam menentukan prioritas petunjuk penyelidikan. Keputusan yang diambil tidak selalu tepat.
Pada tahun 2005, badan ini gagal mencegah serangan bom bunuh diri 7/7 di London yang menewaskan 52 orang. Badan Keamanan tersebut sebenarnya mengetahui sosok Mohammed Sidique Khan—yang belakangan diketahui sebagai otak di balik serangan itu—namun tidak menyadari tindakan apa yang hendak ia lakukan. Pengeboman Manchester Arena pada tahun 2017 merupakan kegagalan lain yang terjadi di masa lebih baru.
Saat ini, ancaman terorisme belum sirna, namun menurut Lord Evans, "situasinya telah berubah. Terorisme yang dilakukan aktor non-negara tetap menjadi perhatian serius, tetapi ancaman yang berasal dari negara... telah menjadi semakin serius dan tingkat kekhawatirannya bagi keamanan nasional setara dengan ancaman terorisme non-negara. Ancaman-ancaman ini datang dalam berbagai bentuk dari Rusia, Iran, pihak-pihak yang menjadi proksi mereka, serta dari Tiongkok."
Bisa juga dikatakan bahwa keputusan Presiden AS Donald Trump untuk bergabung dengan Israel dalam menyerang Iran tahun ini merupakan kegagalan imajinasi intelijen. Semua sekutu Amerika di kawasan Teluk mengetahui adanya risiko serius bahwa Iran akan membalas dengan menutup Selat Hormuz.
Peringatan-peringatan tersebut sudah ada, namun Trump tampaknya tidak memiliki strategi tandingan ketika Iran benar-benar melakukan tindakan yang sebelumnya telah mereka ancamkan, yang menyebabkan gangguan besar pada pasar energi global.
Pertimbangan moral
Segera setelah serangan 9/11, muncul kekhawatiran luas bahwa gelombang serangan kedua akan terjadi. Faktanya, al-Qaeda sendiri menjanjikan "kawanan pesawat" yang akan menyerang lebih banyak gedung. Dalam upaya terburu-buru untuk mencegah serangan semacam itu, berbagai pelanggaran hak asasi manusia dilakukan oleh AS dan sekutunya.
Para tersangka ditangkap di Afghanistan atau Pakistan, sering kali hanya berdasarkan informasi intelijen yang sangat lemah. Ratusan orang diterbangkan—dalam keadaan terikat, mata tertutup, dan mengenakan popok—melintasi separuh dunia menuju penjara darurat di pangkalan angkatan laut AS di Teluk Guantanamo, Kuba; di sana, mereka ditahan tanpa melalui proses pengadilan.
Kelompok-kelompok hak asasi manusia mengecam tindakan ini sebagai noda pada hati nurani moral Amerika.
Skandal mengenai penyiksaan tahanan dalam pengawasan AS di Irak dan Afghanistan pada akhirnya terungkap ke publik, dan beberapa individu yang terlibat telah dimintai pertanggungjawaban; namun, para kritikus berpendapat bahwa tokoh-tokoh yang lebih senior lolos dari konsekuensi.
Kendati demikian, AS masih mempraktikkan penahanan tanpa pengadilan di Teluk Guantanamo, serta mendeportasi lebih dari 200 pria dari AS ke Pusat Penahanan Terorisme El Salvador yang kontroversial pada tahun 2025.
Masa-masa segera setelah peristiwa 9/11 juga meninggalkan noda terkait hak asasi manusia bagi Inggris. Pada tahun 2004, MI6 terlibat dalam penculikan dan pemindahan paksa (rendition) seorang tokoh Islamis asal Libya, Abdelhakim Belhaj, beserta istrinya dari Thailand ke Libya.
Di sana, ia mendekam di penjara selama bertahun-tahun dan mengalami penyiksaan oleh rezim Kolonel Muammar Gaddafi. Kasus ini akhirnya terungkap ke publik dan berujung pada penyampaian permintaan maaf terbuka secara penuh kepada Parlemen oleh Jaksa Agung pada tahun 2018. Saat ini, divisi hukum internal disebut-sebut sebagai departemen dengan pertumbuhan tercepat di dalam badan-badan intelijen tersebut.
Kebangkitan Rusia dan Tiongkok
"Kami menghabiskan 20 tahun pertama abad ini dengan berfokus hampir sepenuhnya pada kontraterorisme dan penanggulangan pemberontakan," ujar Sir Alex Younger, yang menjabat sebagai Kepala Secret Intelligence Service (MI6) pada periode 2014-2020.
Mantan Kepala MI6 tersebut berbicara kepada saya dalam sebuah festival sastra tak lama setelah melepas jabatan tertingginya, seraya menambahkan: "Kami luput menyadari kebangkitan Tiongkok sebagai kekuatan militer dan sebagai tantangan strategis".
Senada dengan itu, Jenderal Shirreff menulis novel thriller politik berjudul "War With Russia" pada tahun 2016, yang di dalamnya ia memprediksi akan terjadinya invasi skala penuh Rusia ke Ukraina.
Pasca-peristiwa 9/11 dan "Perang Melawan Teror" yang menyusul kemudian—di saat negara-negara Barat sibuk memerangi Taliban atau ISIS, ataupun berupaya membenahi situasi pendudukan Irak yang kacau—Rusia dan Tiongkok justru memulai program persenjataan kembali berskala masif. Program ini mencakup inovasi seperti rudal hipersonik, yang secara signifikan telah mengikis keunggulan militer yang sebelumnya dimiliki oleh NATO.
"Kesalahan pihak Barat bukan sekadar karena mereka teralihkan oleh upaya kontra-terorisme setelah peristiwa 9/11," ujar Sam Olsen, Kepala Analis di perusahaan intelijen keamanan Sibylline. "Mereka juga salah memahami hakikat kebangkitan Tiongkok, dengan berasumsi bahwa integrasi ekonomi akan berujung pada konvergensi politik."
Tiongkok, sama halnya dengan Iran, Rusia, dan Korea Utara, dianggap sebagai "sasaran sulit" (hard target) bagi kegiatan pengumpulan intelijen. Pada tahun 2001, teknologi data biometrik masih dalam tahap awal pengembangan, namun penggunaan teknologi pengenalan wajah, iris, dan pola langkah (gait recognition) di masa kini telah menambah tantangan besar dalam upaya menyelundupkan agen maupun pengendali agen melintasi perbatasan tanpa terdeteksi.
Lantas, seberapa baik—atau buruk—pemahaman intelijen Barat terhadap Tiongkok?
Bersama Rusia, Tiongkok saat ini menjadi target utama intelijen bagi MI6. "Intelijen Barat memiliki pemahaman yang luas mengenai Tiongkok," kata Sam Olsen dari Sibylline. "Bahaya yang lebih besar adalah kecenderungan untuk melihat kepingan-kepingan informasi secara terpisah tanpa selalu memahami gambaran utuhnya. Kekuatan Tiongkok kini tidak lagi sekadar soal kapal, rudal, dan pasukan. Kekuatan itu semakin bertumpu pada semikonduktor, mineral kritis, baterai, pelabuhan, telekomunikasi, dan kapasitas industri... Jadi, masalahnya sering kali bukan terletak pada kegagalan pengumpulan intelijen, melainkan pada kegagalan interpretasi strategis."
Dua puluh lima tahun yang lalu, tepat pada hari terjadinya serangan 9/11, agen intelijen AS sebenarnya sudah memegang kepingan-kepingan teka-teki—sebuah analogi yang kerap digunakan oleh kalangan intelijen—namun mereka gagal menyatukan kepingan-kepingan tersebut untuk melihat dengan jelas ancaman yang sedang mendekat. Kemampuan pengumpulan intelijen yang hebat tidaklah berguna jika tidak dapat dimanfaatkan untuk meraih keuntungan strategis.
Dunia yang berubah drastis
Jelas sekali, dunia intelijen dan kontra-terorisme telah berubah hingga hampir tak dapat dikenali lagi dalam kurun waktu seperempat abad sejak pagi bulan September yang cerah tanpa awan di New York itu. Dengan hadirnya kecerdasan buatan (AI) dan komputasi kuantum, perubahan ini akan terus berlanjut, bahkan dengan kecepatan eksponensial di beberapa bidang.
Namun, di dunia yang penuh dengan narasi dan kepentingan yang saling bertentangan, negara-negara Barat tidak memonopoli kegagalan intelijen, kekeliruan, ataupun kesalahan perhitungan strategis.
Contoh lain yang patut dicatat mencakup invasi skala penuh Rusia yang membawa bencana ke Ukraina pada tahun 2022 dan peristiwa yang oleh sebagian pihak disebut sebagai "peristiwa 9/11 versi Israel"—yakni serangan yang dipimpin Hamas dari Gaza pada 7 Oktober 2023.
Pada akhirnya, pertanyaan-pertanyaan masih terus muncul terkait keputusan-keputusan nasional yang bersifat strategis dan berskala besar. Apakah langkah Inggris untuk bergabung dalam invasi Irak yang dipimpin Presiden Bush sudah tepat? Apakah tepat untuk bergabung dalam Operasi Enduring Freedom yang dipimpin AS di Afghanistan, lalu membiarkan negara itu jatuh ke tangan Taliban dalam upaya penarikan pasukan yang terburu-buru dua dekade kemudian? Pertanyaan-pertanyaan ini, dan banyak lagi lainnya, terus bergema. (P-*/ht) Diterjemahkan utuh dari BBCnews edisi 9 September 2026
