PRIORITAS, 21/10/26 (Jakarta): Tantangan perlindungan kelas menengah bukan sekadar memperbesar jumlah penduduk dalam kelompok tersebut, melainkan mencegah guncangan sementara menjadi kemunduran berkepanjangan.
Di Indonesia, yang mengandalkan konsumsi rumah tangga sebagai penopang pertumbuhan nasional, ketahanan keluarga menentukan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar dan merencanakan masa depan.
Perlindungan bukan berarti seluruh kelas menengah menerima bantuan sosial, melainkan memastikan rumah tangga terdampak memperoleh dukungan sebelum kehilangan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah penduduk kelas menengah turun dari 57,33 juta orang atau 21,45 persen populasi pada 2019 menjadi 47,85 juta orang atau 17,13 persen pada 2024. Pada 2025, jumlahnya kembali turun menjadi sekitar 46,7 juta orang atau 16,6 persen.
Berdasarkan klasifikasi pengeluaran BPS, kelas menengah berada pada kisaran pengeluaran sekitar Rp2 juta hingga Rp9,9 juta per kapita per bulan. Penyusutan kelompok ini tidak otomatis berarti seluruh orang yang keluar dari kategori tersebut jatuh miskin.
Sebagian mungkin bergeser ke kelompok menuju kelas menengah (aspiring middle class), yang masih mampu memenuhi kebutuhan hidup tetapi lebih rentan terhadap tekanan ekonomi.
Kategori statistik tak sepenuhnya menggambarkan daya tahan keluarga. Dua rumah tangga berpenghasilan serupa bisa berbeda ketahanannya karena jumlah tanggungan, utang, tabungan likuid, dan stabilitas pekerjaan.
Potret kesejahteraan perlu dilengkapi pemantauan perubahan kondisi rumah tangga: siapa yang mengalami kemunduran serta dukungan untuk mencegah keadaan memburuk.
Mempercepat respons
Pemerintah memperkuat basis data perlindungan sosial melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pada September 2026, Kementerian Sosial melaporkan sekitar 4,3 juta keluarga penerima manfaat baru masuk daftar bantuan sosial setelah pemanfaatan DTSEN.
Pemutakhiran diperlukan untuk merespons perubahan kondisi sosial ekonomi dan ketidaksesuaian di lapangan.
Ini menegaskan pentingnya pembaruan data, tetapi ketepatan pemetaan berbeda dari kecepatan respons. DTSEN membantu memetakan kondisi sosial ekonomi, bukan otomatis menjadi sistem peringatan dini atas kehilangan pekerjaan atau penurunan pendapatan.
Bagaimana perubahan kondisi rumah tangga dapat ditindaklanjuti tepat waktu sesuai kriteria program?
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, pada 9 Oktober 2026, menekankan pentingnya mencegah kemunduran kesejahteraan.
“Bagaimana kelas menengah yang turun ini bisa kita dongkrak kembali. Jangan sampai yang sudah naik kemudian turun lagi. Kita harus menjaga agar mereka tetap bertahan dan terus naik,” kata dia.
Muhaimin juga menyoroti akses terhadap pekerjaan produktif, pembiayaan, keterampilan, dan pasar. Agenda itu penting, tetapi orang yang kehilangan pekerjaan, pelaku usaha dengan omzet merosot, dan keluarga dengan pengeluaran kesehatan besar membutuhkan dukungan berbeda.
Respons pemerintah perlu mempertimbangkan posisi kesejahteraan, penyebab tekanan, dan kebutuhan pemulihan. Ketepatan sasaran harus berjalan bersama kecepatan layanan.
Salah satu instrumen ialah Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), yang memberikan uang tunai, informasi pasar kerja, dan pelatihan bagi pekerja yang memenuhi syarat.
Tantangannya adalah memastikan pekerja yang berhak mengetahui dan mengakses manfaat tersebut, kemudian memperoleh dukungan untuk kembali bekerja. JKP tidak otomatis menjangkau semua orang yang kehilangan pendapatan. Pekerja informal dan pelaku usaha kecil, misalnya, dapat mengalami tekanan tanpa perlindungan setara dengan pekerja yang tercakup program.
Evaluasi perlu menghubungkan layanan ketenagakerjaan, perlindungan sosial, pelatihan, pembiayaan, dan pendampingan usaha untuk menemukan kelompok yang belum terjangkau, mengurangi hambatan administratif, dan memperjelas jalur pemulihan.
Keberhasilan tak cukup diukur dari jumlah peserta. Pelatihan perlu dinilai dari kesesuaian keterampilan dengan kebutuhan pasar dan peluang kerja, sedangkan pendampingan usaha dari peningkatan produktivitas, perluasan pasar, dan kesinambungan pendapatan.
Pemerintah juga mendorong pemberdayaan dan graduasi penerima bantuan sosial menuju kemandirian ekonomi. Salah satunya program Langkah Akselerasi Kapasitas Usaha Mikro Inklusif (Laksmi), yang mendampingi penerima bantuan sosial agar dapat beralih menjadi pelaku usaha.
Evaluasi perlu menguji apakah usaha bertahan setelah dukungan berakhir, pendapatan stabil, dan peserta mampu menghadapi penurunan permintaan atau kenaikan biaya produksi.
Pelatihan dan modal saja tidak cukup untuk menjamin kemandirian. Perlindungan membantu keluarga melewati masa sulit, sedangkan pemulihan memperkuat kembali ketahanan ekonomi mereka.
Menjaga daya beli
Ketahanan kelas menengah juga bergantung pada kemampuan mempertahankan pendapatan riil di tengah pengeluaran rutin. Perlindungan saat terjadi guncangan perlu disertai kebijakan yang mengurangi tekanan terhadap anggaran rumah tangga.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet pada Juli 2026 mengusulkan keringanan Pajak Penghasilan (PPh) bagi kelompok berpendapatan menengah untuk meningkatkan pendapatan yang dapat dibelanjakan.
“Salah satu opsi adalah memberikan keringanan Pajak Penghasilan bagi kelompok berpendapatan menengah agar pendapatan yang dapat dibelanjakan meningkat secara langsung,” ujarnya.
Ia juga mengusulkan pembiayaan kembali atau subsidi bunga kredit perumahan dan pembiayaan usaha untuk mengurangi beban cicilan, serta insentif bagi kebutuhan esensial seperti pendidikan dan kesehatan.
Usulan itu perlu dinilai dari sasaran, biaya, dan dampaknya. Keringanan PPh terbatas bagi rumah tangga yang tidak membayar pajak, sehingga bukan solusi tunggal. Subsidi pembiayaan harus memperhitungkan kemampuan membayar agar tidak menambah beban.
Pengendalian inflasi pangan, keterjangkauan kesehatan dan pendidikan, serta transportasi publik juga penting. Kebijakan pendapatan harus berjalan beriringan dengan pengendalian biaya hidup.
Mengukur keberhasilan
Perlindungan kelas menengah perlu dinilai dari hasil yang dirasakan rumah tangga, bukan hanya jumlah program atau penerima yang tercatat. Pemerintah dapat mengembangkan tiga indikator evaluasi.
Pertama, waktu yang diperlukan untuk mengenali perubahan kondisi ekonomi rumah tangga dan menindaklanjutinya. Kedua, proporsi keluarga terdampak yang berhasil mengakses layanan sesuai kebutuhan dan persyaratan program. Ketiga, sejauh mana dukungan membantu memulihkan pekerjaan atau pendapatan serta mempertahankan pemenuhan kebutuhan dasar.
Ketiganya merupakan usulan evaluasi, bukan klaim bahwa seluruh mekanisme telah diterapkan. Hasilnya dapat memperbaiki koordinasi, menemukan kelompok yang luput, dan menentukan program yang perlu dibenahi.
Dukungan sementara juga perlu memiliki tujuan dan ukuran keberhasilan yang jelas. Penghentiannya sebaiknya mempertimbangkan apakah rumah tangga telah memiliki sumber pendapatan yang cukup stabil untuk bertahan mandiri.
Kelas menengah yang kuat bukanlah kelompok yang tidak pernah menghadapi kesulitan, melainkan yang mampu melewati guncangan tanpa kehilangan akses terhadap kebutuhan dasar dan kesempatan memperbaiki kesejahteraan.
Bagi Indonesia, menjaga ketahanan tersebut merupakan bagian penting dari pembangunan ekonomi yang inklusif. Kemajuan tidak cukup diukur dari berapa banyak penduduk yang mencapai kelas menengah, tetapi juga dari kemampuan kebijakan publik membantu mereka bertahan ketika keadaan berubah. (P-Antara/ht)
