Menteri Ketenagakerjaan (Menaker): Prof. Yassierli, Ph.D. (Humas Kemnaker)
PRIORITAS, 31/3/2026 (Semarang): Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, melakukan inspeksi mendadak ke sebuah perusahaan berinisial HSW di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, menyusul aduan terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) yang tidak dilakukan secara penuh kepada pekerja.
Kunjungan yang berlangsung pada Selasa (31/3/2026) tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan yang masuk melalui Posko THR Keagamaan 2026 Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam pertemuan dengan manajemen perusahaan, disampaikan komitmen untuk melunasi sisa pembayaran THR paling lambat 2 April 2026. Perusahaan tersebut diketahui mempekerjakan sekitar 951 pekerja.
Aduan awal tercatat pada 16 Maret 2026, setelah perusahaan belum menunaikan kewajiban pembayaran THR sesuai batas waktu yang ditetapkan, yaitu paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. Pembayaran sempat dilakukan pada 18 Maret 2026, namun muncul laporan lanjutan terkait nilai yang tidak dibayarkan secara penuh.
Ketentuan mengenai THR mengatur kewajiban pembayaran secara penuh dan tidak dapat dicicil. Dalam peninjauan lapangan, ditemukan alasan yang disampaikan perusahaan berkaitan dengan kondisi ekonomi serta pengaitan THR dengan tingkat kehadiran pekerja.
Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan THR merupakan hak normatif pekerja yang wajib dibayarkan secara penuh tanpa pengurangan dengan alasan apa pun, termasuk absensi maupun kondisi keuangan perusahaan.
Selain itu, keterlambatan pembayaran THR dikenai denda sebesar 5 persen dari total kewajiban yang harus dibayarkan. Pengenaan denda tersebut tidak menghapus kewajiban perusahaan untuk tetap melunasi THR kepada pekerja.
Pengawasan terhadap pelaksanaan pembayaran THR terus dilakukan guna memastikan setiap aduan yang masuk ditindaklanjuti hingga penyelesaian. Upaya ini juga ditujukan untuk menjaga kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan ketenagakerjaan serta pemenuhan hak pekerja secara menyeluruh. (P-*r/gr)
