PRIORITAS, 16/9/25 (Jakarta): Mendagri Tito Karnavian menekankan, tunjangan perumahan bagi anggota DPRD merupakan kebijakan lama dan meminta agar aturan tersebut segera dievaluasi.
"Saya sudah cek di DKI, Jawa Tengah, ini kebijakan lama sejak adanya PP Nomor 18 Tahun 2017," ucap Tito kepada wartawan, Selasa (16/9/25).
Tito menjelaskan, aturan tersebut mengharuskan pemerintah daerah menyediakan rumah negara bagi anggota dan pimpinan DPRD. Karena itu, ia menekankan agar masyarakat tidak menyalahkan kepala daerah baru atas kebijakan tersebut.
Tito menuturkan, dalam praktiknya terdapat DPRD yang sengaja mempertahankan anggaran tunjangan perumahan.
"Kadang-kadang ada tarik-menarik di situ, misalnya ada daerah yang menaikkan, dengan catatan APBD jangan diganggu," tuturnya.
Mendengar aspirasi publik
Menghadapi kondisi tersebut, Tito mengaku telah meminta para kepala daerah, terutama di wilayah Jawa, untuk berkoordinasi dengan DPRD sekaligus mendengar aspirasi publik.
"Oleh sebab itu, saya minta kalau memang perlu, lakukan evaluasi terhadap kebijakan tunjangan perumahan ini," tegas Tito. (P-*r/Zamir Ambia)
