PRIORITAS, 20/8/26 (Jakarta): Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengklarifikasi dana Rp44 miliar untuk penanganan darurat bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) bukan anggaran baru.
Pemerintah pusat telah mentransfer dana tersebut kepada pemerintah daerah pada awal Agustus 2026. Dana itu merupakan bagian dari anggaran tanggap darurat.
“Ada salah paham seolah-olah saya tambah uang Rp44 miliar itu. Itu sudah Rp44 miliar jumlah yang kita kirim awal Agustus untuk bantuan pemerintah pusat ke daerah atas perintah Pak Presiden,” kata Purbaya usai menghadiri Rapat Kerja (Raker) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Jakarta, Kamis (20/8/26), dikutip dari Antara.
Penjelasan dana bencana NTT
Saat meninjau wilayah terdampak gempa di NTT, Purbaya menyebut pemerintah telah mengucurkan dana Rp44 miliar untuk membantu penanganan bencana.
Namun, pernyataan tersebut kemudian menimbulkan persepsi bahwa pemerintah pusat baru mengalokasikan Rp44 miliar untuk penanganan gempa di NTT.
Purbaya menjelaskan pemerintah masih membuka peluang penambahan anggaran. Pemerintah akan melihat hasil evaluasi dan kebutuhan penanganan di lapangan.
“Jadi yang dibilang bupati di sana hanya punya sekian ratus juta, rupanya dia kemungkinan besar lupa menghitung yang transfer yang baru itu. Jadi bukan transfer baru untuk bencana,” imbuh Purbaya.
Pemerintah hitung anggaran lanjutan
Purbaya mengatakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah menghitung kebutuhan anggaran untuk penanganan bencana tahap berikutnya. Mendagri kemudian mengajukan kebutuhan tersebut kepada pemerintah pusat.
"Nanti untuk (anggaran) bencana, Pak Menteri Dalam Negeri sudah menghitung dan mengajukan ke kami. Kami tunggu persetujuan dari Setneg dan Pak Presiden seperti apa. Tapi uangnya, jumlahnya masih manageable jadi tidak mengancam anggaran," ujarnya.
Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) juga terus memantau kondisi fiskal daerah terdampak bencana.
Langkah tersebut bertujuan memastikan pemerintah daerah memiliki dukungan dana yang cukup untuk membantu masyarakat terdampak.
Fokus tanggap darurat dan pemulihan
Saat ini, pemerintah masih memprioritaskan penanganan tanggap darurat. Pemerintah pusat juga mulai menghitung kebutuhan dana untuk tahap perbaikan dan pemulihan daerah terdampak.
Pemerintah akan menyesuaikan perhitungan anggaran dengan perkembangan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Proses tersebut tetap mengikuti mekanisme penganggaran dan persetujuan yang berlaku.
Menkeu menegaskan pemerintah akan menyesuaikan dukungan anggaran dengan tingkat kerusakan dan kebutuhan penanganan bencana. (P-Zamir)
