PRIORITAS, 19/9/25 (Jakarta): Program makan bergizi gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberi tenggat hingga akhir Oktober 2025 untuk penyerapannya.
Dia menyebut anggaran bisa direalokasi ke bantuan sosial (bansos) berupa distribusi beras 10 kilogram bila serapan mandek. Purbaya menegaskan langkah tersebut bukan teguran, melainkan mekanisme dukungan fiskal untuk Badan Gizi Nasional agar kinerja program lebih efektif.
“Bukan teguran, kita membantu. Kita bantu secepatnya tapi kalau enggak bisa juga, kita ambil duitnya. Kan gitu fair kan. Daripada nganggur duitnya, kan saya bayar bunga juga,” ujar Purbaya di Istana Kepresidenan, Jumat (19/9/25).
Ia menambahkan, anggaran makan bergizi berpotensi dialihkan ke instrumen bansos yang memiliki kesiapan eksekusi lebih tinggi.
“Saya akan alihkan ke tempat lain yang lebih siap atau ke masyarakat, seperti perluasan bantuan yang dua kali 10 kilogram beras. Kan bisa diperpanjang ke situ kalau memang enggak bisa diserap,” kata Purbaya.
Istana kaji penyerapan dana
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai Badan Gizi Nasional (BGN) tetap berpeluang mengoptimalkan serapan. Apresiasi akan diberikan bila proses distribusi berjalan sesuai rencana.
“Kalau memang bisa diserap kan bagus. Jadi saya enggak menegur, tapi saya mendukung. Tapi kalau enggak jalan, saya ambil duitnya,” ucap Purbaya.
Kebijakan fiskal ini masuk ranah evaluasi ketat. Purbaya menyebut kementeriannya menyiapkan tenaga teknis, baik manajemen maupun akuntansi, untuk mengurai hambatan birokrasi dan mempercepat pelaksanaan program makan bergizi.
“Program MBG treatment-nya sama. Kalau kita lihat ada kendala, kita akan bantu, termasuk mengirim manajemen maupun orang keuangan untuk mempercepat penyerapan,” jelasnya.
Pemerintah menegaskan tidak ingin ada anggaran mengendap hingga penutupan tahun fiskal. Karena itu, mekanisme realokasi akan dijalankan sebagai instrumen efisiensi agar anggaran tetap produktif. (P-Khalied M)
