PRIORITAS, 18/9/25 (Jakarta): Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan gugatan Tutut Soeharto kini telah dicabut Kamis (18/9/25), setelah sempat diajukan di PTUN Jakarta.
Pencabutan ini menegaskan sengketa hukum tidak lagi menghambat jalannya kebijakan pemerintah dan menjaga stabilitas administrasi publik.
Langkah pencabutan diketahui Purbaya seusai rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, menandai proses hukum resmi berhenti dan komunikasi tetap terjalin dengan baik.
“Saya dengar sudah dicabut barusan (gugatan Tutut Soeharto),” kata Purbaya seusai rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Kamis (18/9/25).
Selain itu, Menkeu memastikan hubungan komunikasi dengan Tutut tetap hangat meski gugatan sempat dilayangkan. Hal ini menekankan profesionalisme dan kesopanan antar pihak.
“Bu Tutut sudah kirim salam sama saya. Saya juga kirim salam sama beliau,” ujarnya, tanpa menjelaskan lebih lanjut terkait materi gugatan.
Didaftarkan 12 September
Gugatan sebelumnya didaftarkan 12 September 2025 di PTUN Jakarta dengan nomor perkara 308/G/2025/PTUN.JKT. Agenda pemeriksaan persiapan sidang dijadwalkan pada 23 September 2025, namun pencabutan membuat proses hukum tidak dilanjutkan.
Dugaan awal menyebut gugatan berkaitan dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 266/MK/KN/2025 tentang pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap Tutut terkait pengurusan piutang negara, diteken 17 Juli 2025 saat kursi Menkeu masih dijabat Sri Mulyani Indrawati.
Pencabutan gugatan menandakan sengketa hukum tidak mengganggu jalannya kebijakan pemerintah. Komunikasi terbuka antara Menkeu dan Tutut menegaskan prosedur hukum bisa diselesaikan tanpa eskalasi publik.
Walau materi gugatan tetap rahasia, pengumuman resmi pencabutan membantu publik memahami proses hukum dan memastikan informasi bersumber dari Menkeu dan PTUN Jakarta, memperkuat kepercayaan masyarakat pada tata kelola pemerintahan.
Dengan dicabutnya gugatan Tutut, Menkeu Purbaya memastikan proses hukum selesai, komunikasi tetap terjalin, dan profesionalisme serta kepatuhan hukum ditegakkan.
Gugatan Tutut ini sempat menyita perhatian publik kini resmi tidak dilanjutkan, menjaga stabilitas administrasi dan kepercayaan publik. (P-Khalied M)
