PRIORITAS, 1/11/26 (Jakarta): Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Abdul Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa masyarakat miskin tidak boleh takut atau kehilangan kesempatan untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak akibat keterbatasan biaya.
Menteri yang akrab disapa Cak Imin ini menyatakan, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) harus hadir sebagai solusi konkret agar masyarakat tidak lagi ragu untuk pergi berobat ke fasilitas kesehatan.
"JKN harus menjadi jaminan bagi masyarakat agar tidak takut berobat. Orang miskin tidak boleh merasa khawatir atau kehilangan kesempatan mendapatkan layanan kesehatan hanya karena keterbatasan ekonomi,” ujar Menko PM Muhaimin Iskandar dalam keterangan resminya di Jakarta.
Menurutnya, peran JKN sangat krusial. Selain memberikan perlindungan medis saat sakit, program ini menjadi bantalan sosial yang efektif untuk mencegah sebuah keluarga jatuh ke jurang kemiskinan ekstrem akibat beban biaya pengobatan yang tinggi.
Bagi keluarga prasejahtera, katanya, masalah kesehatan sering kali memicu efek domino, mulai dari habisnya tabungan, penjualan aset, hingga terganggunya kelangsungan pendidikan anak.
Pemerintah siapkan anggaran JKN 2026 Rp48,7 triliun
Menko Muhaimin menekankan bahwa perlindungan kesehatan ini merupakan amanat langsung dari Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, di mana negara bertanggung jawab penuh dalam mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat, khususnya bagi masyarakat yang lemah dan tidak mampu.
Muhaimin mengatakan, sebagai langkah konkret dan perwujudan amanat konstitusi tersebut, pemerintah telah menyusun skema pembiayaan yang besar.
Dijelaskan, pemerintah pusat dan daerah berkomitmen penuh menanggung iuran masyarakat yang membutuhkan melalui kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Dotambahkan, pada tahun ini, pemerintah resmi mengalokasikan anggaran JKN 2026 sebesar Rp48,7 triliun yang difokuskan untuk bantuan iuran serta penyehatan dana JKN.
Komitmen pembiayaan ini diperkuat oleh payung hukum Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025. Regulasi tersebut mengamanatkan adanya peningkatan akses serta mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem di seluruh penjuru Indonesia.
Dunia usaha wajib daftarkan pekerja dan salurkan CSR
Lebih lanjut, Menko PM mengingatkan bahwa keberhasilan program JKN tidak bisa hanya bersandar pada pundak pemerintah. Sektor swasta dan dunia usaha memiliki kewajiban hukum untuk memastikan seluruh karyawannya terdaftar sebagai peserta aktif JKN.
Perusahaan diminta patuh dalam melaporkan besaran upah secara jujur dan membayar iuran pekerja secara tepat waktu. Saat ini, sektor pekerja badan usaha beserta keluarganya menyumbang sekitar 40 juta peserta JKN, atau setara dengan hampir sepertiga dari total seluruh iuran nasional.
"Jangan sampai pekerja alih daya (outsourcing) dan anggota keluarga pekerja dilupakan. Saya juga mendorong agar CSR (Corporate Social Responsibility) perusahaan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mendukung pelaksanaan JKN ini," kata Menko PM, seperti dilansir dari Antara. (P-*/hdt)
