PRIORITAS, 1/11/26 (Jakarta): Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Abdul Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa masyarakat miskin tidak boleh takut atau kehilangan kesempatan...
PRIORITAS, 19/10/26 (Jakarta): Presiden Prabowo Subianto menerima laporan menteri terkait kondisi perekonomian nasional yang relatif stabil di tengah dinamika global. Pemerintah siap memacu ekspor...
PRIORITAS , 21/7/26 (Jakarta): Untuk membidik arus modal asing global masuk ke Indonesia, Bali disebut menjadi lokasi kuat yang akan ditetapkan sebagai lokasi Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII).
PRIORITAS , 9/6/26 (Jakarta): Pihak Amerika Serikat ( AS ) membuka peluang memberikan pengecualian tarif ( product exclusions ) bagi 18 komoditas ekspor Indonesia dalam kerangka investigasi Section 301.
PRIORITAS , 7/6/26 (Jakarta): Indonesia masuk dalam 6 negara prioritas ( good group ) dari 60 negara yang berhak mendapatkan pertimbangan khusus dari AS .
PRIORITAS , 11/2/26 (Jakarta): Pemerintah menetapkan kebijakan kerja Flexible Working Arrangement (FWA) atau Work From Anywhere (WFA) bagi pekerja/buruh pada 16–17 Maret dan 25–27 Maret 2026.
PRIORITAS , 17/19/25 (Jakarta): Pada November 2025 mendatang, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan kembali membuka program magang nasional. Disebutkan, total lowongan yang dibuka untuk 80.000 peserta magang.
PRIORITAS, 26/5/25 (Jakarta): Bukan saatnya lagi menunda investasi di sektor infrastruktur berkelanjutan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan pentingnya percepatan aksi untuk mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030.
PRIORITAS , 19/3/25 (Jakarta): Menanggapi isu viral yang berkembang seputar rencana mundur dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian , Airlangga Hartarto membantah keras. Dari informasi yang masuk ke Beritaprioritas.com, Rabu (19/3/25) ini, dengan tegas ia menyatakan kabar itu bohong .
PRIORITAS , 3/3/25 (Jakarta): Saat ini pemerintah mengalokasikan Rp50 triliun untuk tunjangan hari raya ( THR ) bagi aparatur sipil negara ( ASN ) pada 2025.