PRIROITAS, 9/10/25 (Jakarta): Indonesia mulai memasuki fase penting dalam transisi energi dengan rencana penerapan etanol 10 persen pada bahan bakar minyak (BBM) nasional. Langkah ini menandai komitmen pemerintah memperkuat ketahanan energi sekaligus menekan impor BBM berbasis fosil.
Upaya penerapan campuran bioetanol di bahan bakar sudah dilakukan melalui produk Pertamax Green 95 yang mengandung 5 persen etanol (E5) dari olahan molases atau tetes tebu. Namun, penggunaannya masih bersifat sukarela dan belum diwajibkan secara nasional.
Dalam forum Investor Daily Summit 2025 bertema "New Economic Order" di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (9/10/25), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, pemerintah segera menerapkan kebijakan wajib etanol 10 persen (E10).
“Ke depan Indonesia akan kita dorong mandatori menjadi E10. Tujuannya untuk mengurangi impor dan membuka lapangan kerja, karena etanol ini didapatkan dari singkong atau tebu,” ungkap Bahlil.
Bahlil menekankan, penerapan etanol bukan kebijakan baru di tingkat global. Banyak negara telah membuktikan efektivitas bioetanol dalam mengurangi emisi dan memperkuat industri domestik.
Negara-negara pelopor penggunaan etanol
Amerika Serikat (AS) menjadi pionir dalam penggunaan etanol sebagai bahan campuran BBM. Berdasarkan data Energy Information Administration (EIA), hampir seluruh bensin di AS berjenis E10.
Pada 2023, sebanyak 0,33 miliar barel etanol dicampurkan ke dalam 3,26 miliar barel bensin sebagai tindak lanjut regulasi Clean Air Act 1990 dan Renewable Fuel Standard (RFS) dari Environmental Protection Agency (EPA).
Brasil juga menempati posisi strategis sebagai produsen utama bioetanol berbahan tebu. Negara ini telah menggunakan campuran etanol pada sekitar 40 persen total konsumsi energi nasional. Menurut laporan IEA Bioenergy, kebijakan tersebut menekan emisi karbon sekaligus memperkuat sektor agrikultur lokal.
India memulai program pencampuran etanol sejak 2001 melalui kebijakan Ethanol Blended Petrol (EBP). Pemerintah India menargetkan campuran etanol 20 persen (E20) pada 2025 dengan menyiapkan kendaraan kompatibel sejak 2023 dan memperluas produksi berbasis industri gula.
Sementara itu, Thailand menjadi contoh sukses di Asia Tenggara. Pada 2018, negara tersebut menggunakan 1,5 miliar liter etanol setara campuran 13,8 persen. Pemerintah memberikan subsidi untuk memperluas distribusi BBM jenis E10, E20, dan E85 ke seluruh SPBU nasional.
Adapun Uni Eropa telah menerapkan Renewable Energy Directive (RED II) yang menetapkan standar BBM beretanol 10 persen (E10) di sebagian besar negara anggotanya. Dalam laporan Parlemen Eropa, kini tengah dikaji peningkatan kadar campuran menjadi E20 untuk mempercepat transisi energi bersih. (P-Khalied M)
