PRIORITAS, 28/8/26 (Jakarta): Kemenko Perekonomian menyebut kewajiban sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO) bagi pekebun kelapa sawit mulai berlaku pada 2029.
Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan Kemenko Perekonomian Mochammad Edy Yusuf mengatakan pemerintah memberikan masa transisi selama empat tahun kepada pekebun. Masa transisi itu berlaku sejak regulasi terbaru tentang ISPO terbit.
"Jadi, pada 2029 kami mengasumsikan seluruh pekebun sudah memiliki sertifikasi ISPO," ujar Edy dalam Regional Learning Forum on Sustainable Commodities di Jakarta, Jumat (28/8/26).
Aturan sertifikasi ISPO pekebun
Pemerintah mengatur ketentuan tersebut melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Pemerintah mengundangkan aturan itu pada 19 Maret 2025.
Perpres tersebut menetapkan kewajiban sertifikasi ISPO bagi pekebun mulai empat tahun setelah aturan berlaku. Dengan demikian, pemerintah akan menerapkan kewajiban itu mulai 19 Maret 2029.
Edy menilai tingkat sertifikasi ISPO di kalangan pekebun masih rendah. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat dukungan untuk meningkatkan kesiapan pekebun.
Data Badan Standardisasi Nasional (BSN) per Juni 2026 yang dipaparkan kementerian menunjukkan 144 pelaku usaha kategori pekebun telah mengantongi sertifikat ISPO. Total luas lahannya mencapai 355.122,33 hektare.
Sementara itu, sebanyak 909 perusahaan telah mengantongi sertifikat ISPO. Perusahaan-perusahaan tersebut mengelola lahan dengan total luas 7,17 juta hektare.
Untuk sertifikat yang masih berlaku, BSN mencatat 114 pelaku usaha kategori pekebun dengan luas lahan 283.135,56 hektare. Pada kategori perusahaan, terdapat 767 pelaku usaha dengan cakupan lahan sekitar 5,67 juta hektare.
"Dukungan kepada pekebun sangat penting karena kami mengakui realisasi untuk pekebun masih rendah," imbuh Edy.
Pemerintah siapkan pembiayaan sertifikasi
Pemerintah juga menyiapkan dukungan pembiayaan untuk mempercepat pemenuhan kewajiban sertifikasi. Perpres Nomor 16 Tahun 2025 membuka sumber pembiayaan dari badan pengelola dana perkebunan, APBN, APBD, dan sumber lain yang sesuai ketentuan.
Pekebun dapat menggunakan pembiayaan tersebut untuk memenuhi sejumlah kebutuhan. Di antaranya tanda daftar usaha perkebunan, pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan, pelatihan Sistem Kendali Internal (ICS), pendampingan, sertifikasi, dan penilikan.
Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) juga membentuk Tim Percepatan Sertifikasi ISPO Pekebun. Tim ini bertugas mengoordinasikan dan mempercepat proses sertifikasi.
Selain itu, tim tersebut memetakan kebutuhan regulasi, kelembagaan, dan pembiayaan yang melibatkan berbagai instansi.
BPDP menyebut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2025 memberi kesempatan kepada pekebun untuk mengajukan pembiayaan sertifikasi ISPO melalui kelembagaan pekebun.
Kementan fasilitasi sertifikasi sawit rakyat
Kementerian Pertanian turut memberikan dukungan melalui program sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit pada 2026. Program tersebut mencakup 21 provinsi.
Salah satu bentuk dukungan program itu berupa fasilitasi sertifikasi ISPO bagi pekebun rakyat.
Meski begitu, Kementan masih menemukan sejumlah kendala dalam penguatan sawit rakyat. Kendala tersebut mencakup legalitas lahan, kelengkapan dokumen pendukung, dan kesiapan kelembagaan pekebun.
Karena itu, pemerintah perlu memperkuat pendampingan dan kelembagaan pekebun. Langkah tersebut penting agar pekebun mampu memenuhi standar keberlanjutan yang berlaku.
Perpres Nomor 16 Tahun 2025 juga memperluas cakupan sertifikasi ISPO. Aturan tersebut mencakup sektor hulu hingga hilir, termasuk industri dan bioenergi.
Dikutip dari Antara, Pemerintah juga memperkuat sistem ketertelusuran produk kelapa sawit melalui regulasi tersebut.
"ISPO baru tidak hanya mencakup sertifikasi di hulu, tetapi juga hilir, termasuk industri dan bioenergi," ucap Edy. (P-Zamir)
