PRIORITAS, 26/10/26 (Jakarta): Indonesia memangkas pasokan gas alam ke Singapura sebesar 31 juta kaki kubik per hari sejak 24 Oktober 2026, di tengah polemik kabut asap lintas batas dan hubungan bilateral kedua negara.
Menanggapi situasi tersebut, anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin, meminta pemerintah mengutamakan diplomasi dan memperhitungkan dampak setiap keputusan terhadap kepentingan nasional.
Pemerintah menyatakan pengurangan pasokan gas itu bertujuan memenuhi kebutuhan energi dalam negeri.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 26 Oktober juga menyebut langkah tersebut berkaitan dengan kebutuhan domestik dan pemeliharaan fasilitas, bukan pelanggaran kontrak.
Di tengah perkembangan itu, Nurul menilai Indonesia perlu memperkuat komunikasi dengan Singapura.
Ia menyebut polemik yang mencuat sebagai persoalan diplomasi yang membutuhkan penanganan terarah.
“Kami melihatnya sebagai dinamika politik. Ini masalah diplomasi yang harus diperkuat,” ungkap Nurul saat ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Senin (26/10/26).
Nurul mengingatkan pemerintah agar memperhitungkan konsekuensi ekonomi dan hubungan bilateral sebelum mengambil langkah lanjutan.
Menurut dia, keputusan yang bertujuan melindungi kepentingan Indonesia tetap perlu mempertimbangkan potensi kerugian bagi negara.
“Jangan sampai kita membuat keputusan, tetapi defisit atau kerugiannya terlalu besar bagi negara ini,” ujarnya.
Selain persoalan pasokan gas, ketegangan kedua negara juga berkaitan dengan kabut asap lintas batas akibat kebakaran hutan dan lahan.
Singapura menindaklanjuti dugaan keterlibatan sejumlah perusahaan dalam persoalan tersebut, sementara Indonesia menghadapi sorotan terkait penanganan kebakaran.
Nurul meminta pemerintah memusatkan perhatian pada penyelesaian persoalan karhutla dan mempertimbangkan kerja sama dengan Singapura.
Ia menilai kedua negara dapat mencari langkah bersama agar persoalan lingkungan tidak meluas ke bidang hubungan bilateral lainnya.
“Saya kira semuanya harus dipertimbangkan, jangan hanya karena masalah karhutla, lalu melebar ke mana-mana. Jadi, menurut kami, fokus saja. Kalau penanganannya bisa dilakukan secara kolaboratif, kenapa tidak?” tukasnya.
Dalam menghadapi polemik tersebut, Nurul juga menyoroti posisi Indonesia sebagai negara dengan sumber daya alam dan jumlah penduduk yang besar.
Ia menyebut kedua faktor itu sebagai modal untuk memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan internasional.
“Namun, kita juga jangan lupa bahwa Indonesia ini negara besar. Dengan sumber daya alam dan jumlah penduduk yang besar, saya kira ini juga menjadi modal. Tentu saja, ini bisa menjadi modal untuk berdiplomasi, bukan untuk membuat situasi semakin panas,” jelasnya.
Nurul kembali meminta pemerintah menjaga pendekatan diplomatik dalam menyikapi perbedaan dengan Singapura.
Ia menekankan pentingnya mempertimbangkan kepentingan nasional sekaligus dampak yang lebih luas dari setiap keputusan.
“Seharusnya kita bisa berpikir secara dingin dan negarawan, untuk kepentingan yang lebih luas,” tandasnya. (P-Khalied M)
