PRIORITAS, 6/7/26 (Jakarta): OJK mencatat telah memblokir 557.751 rekening dari total 608.168 rekening yang dilaporkan masyarakat kepada Indonesia Anti-Scam Center (IASC) terkait kasus penipuan keuangan (scam) sejak November 2024 hingga akhir Juni 2026.
Dari penanganan tersebut, dana korban yang berhasil diamankan mencapai Rp674,1 miliar. Sementara itu, dana yang telah dikembalikan kepada para korban tercatat sebesar Rp196,93 miliar.
“Saya percaya angka ini hanyalah puncak gunung es karena tidak semua korban melaporkan bahwa mereka telah menjadi korban penipuan,” ucap Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi di Jakarta, Senin (6/7/26).
Friderica mengatakan masih banyak korban penipuan yang memilih tidak melapor karena merasa malu atau menganggap dirinya tidak seharusnya menjadi korban, termasuk mereka yang berprofesi di sektor jasa keuangan. Menurutnya, hal tersebut mengindikasikan, jumlah kasus yang tercatat saat ini kemungkinan belum mencerminkan kondisi yang sebenarnya.
Ia menambahkan, besarnya nilai dana yang berhasil diamankan melalui koordinasi IASC menjadi bukti, respons yang cepat sangat penting untuk melindungi konsumen. Sebaliknya, jika dana sudah dipecah, dipindahkan, dikonversi, atau dialirkan ke luar negeri, maka peluang untuk mengembalikannya kepada korban akan semakin kecil.
Pencegahan pencucian uang
Dari sisi pencegahan pencucian uang (APU), Friderica menjelaskan, pelaku penipuan umumnya memanfaatkan berbagai modus, seperti money mule, rekening nominee, beragam kanal pembayaran, merchant maupun sub-merchant, aset virtual, hingga jaringan lintas negara.
Menurutnya, berbagai metode tersebut digunakan untuk menyembunyikan identitas pelaku, mengaburkan asal-usul dana, sekaligus menyulitkan proses pelacakan transaksi keuangan ilegal. Karena itu, penerapan APU bukan sekadar memenuhi kewajiban kepatuhan (compliance), melainkan juga menjadi instrumen penting untuk memutus aliran dana hasil tindak penipuan.
Friderica juga menegaskan, penguatan customer due diligence, identifikasi beneficial owner dan pihak pengendali, pemantauan transaksi secara berkelanjutan, serta pelaporan transaksi mencurigakan secara tepat waktu merupakan langkah krusial guna mencegah penyalahgunaan sistem keuangan.
Selain itu, OJK menilai ada empat aspek utama yang perlu terus diperkuat, yaitu tata kelola dan kepatuhan, efektivitas penerapan customer due diligence, pemantauan serta deteksi berbasis teknologi, dan penguatan langkah-langkah pencegahan.
“Keempat prioritas tersebut harus didukung oleh kemitraan yang kuat agar memungkinkan terjadinya penguatan pertukaran data, pertukaran intelijen, serta koordinasi lintas sektor dan lintas negara,” ujar Friderica.
Selain itu, OJK menyoroti empat langkah yang perlu terus diperkuat secara bersama-sama, yakni mempercepat sekaligus meningkatkan efektivitas pertukaran informasi, memperbaiki kualitas pertukaran intelijen, mempercepat proses pemblokiran rekening dan aset, serta memperkuat kapasitas dan berbagi pengetahuan di antara para pemangku kepentingan.
Tiga komitmen utama
OJK juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mempertegas tiga komitmen utama, yaitu memperkuat implementasi anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU PPT), meningkatkan kemampuan mendeteksi kejahatan melalui sistem deteksi fraud serta mekanisme penanganan kasus, dan memperluas kolaborasi baik di tingkat nasional maupun internasional.
Di sisi lain, UN Resident Coordinator in Indonesia Gita Sabharwal mengungkapkan, kerugian akibat penipuan siber di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara pada 2023 diperkirakan mencapai sekitar 37 miliar dolar AS. Angka tersebut mengacu pada data dari United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).
“Dampaknya pun telah dirasakan di Indonesia. Satu dari empat konsumen Indonesia mengaku pernah kehilangan uang akibat penipuan,” imbuh Gita.
Ia menegaskan, di balik setiap kasus penipuan terdapat dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat, mulai dari individu yang kehilangan kepercayaan, keluarga yang kehilangan tabungan hasil jerih payah, pelaku usaha yang operasionalnya terganggu, hingga wirausahawan yang kehilangan modal untuk mengembangkan bisnisnya.
Menurutnya, dampak penipuan tidak hanya sebatas kerugian finansial. Setiap aksi penipuan yang berhasil juga berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan digital serta melemahkan upaya mendorong inklusi keuangan.
Gita mengatakan Indonesia menjadi salah satu negara yang berada di garda depan transformasi digital dengan lebih dari 57 juta pengguna QRIS, yang sebagian besar berasal dari kalangan UMKM. Namun, pesatnya perkembangan teknologi tersebut juga diiringi dengan meningkatnya risiko kejahatan keuangan.
Kemitraan strategis dengan OJK
Ia menambahkan, melalui kemitraan strategis dengan OJK, UNODC telah mendukung berbagai upaya Indonesia dalam memperkuat penanganan tindak pidana keuangan yang berkaitan dengan penipuan sekaligus mendorong penguatan kerja sama lintas negara.
Menurut Gita, Indonesia telah memperlihatkan kepemimpinan dalam membangun pendekatan kolaboratif melalui pembentukan IASC serta penguatan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan sektor jasa keuangan.
“Memperkuat kepercayaan tersebut merupakan tanggung jawab kita bersama. Dengan bekerja sama untuk mencegah penipuan, kita dapat memastikan bahwa masa depan digital Indonesia tetap dinamis sekaligus aman,” tutur Gita. (P-*r/Zamir Ambia)
