PRIORITAS, 17/7/2026 (Jakarta): Komitmen Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam menjaga tata kelola keuangan negara kembali mendapat pengakuan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kemnaker Tahun 2025, sehingga kementerian tersebut berhasil mempertahankan opini tertinggi itu selama empat tahun berturut-turut.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menilai capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Kemnaker dalam menerapkan pengelolaan anggaran yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. Menurutnya, opini WTP menjadi cerminan komitmen institusi untuk terus menjaga kualitas pengelolaan keuangan negara.
"Opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif, tetapi menjadi perwujudan komitmen seluruh insan Kemnaker dalam mengelola keuangan negara secara bertanggung jawab," ujar Afriansyah.
Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) Tahun 2025 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara III (Ditjen PKN III) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Ia menegaskan, raihan opini WTP tidak boleh membuat Kemnaker berpuas diri. Sebaliknya, hasil tersebut menjadi dorongan untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola melalui penguatan sistem pengendalian internal, percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK, serta pembenahan administrasi pengelolaan barang milik negara di seluruh unit kerja.
Afriansyah juga berharap pencapaian tersebut mampu memperkuat budaya integritas dan profesionalisme aparatur, sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat terus meningkat seiring dengan pengelolaan anggaran yang semakin baik.
"Saya berharap perolehan opini WTP dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus menjaga integritas, meningkatkan profesionalisme, dan memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat melalui pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Akhsanul Khaq mengingatkan seluruh kementerian dan lembaga agar terus menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.
"Kementerian dan lembaga harus menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara," ujarnya.
Akhsanul menambahkan, tindak lanjut terhadap setiap rekomendasi hasil pemeriksaan BPK harus dilakukan secara konsisten karena menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan.
"Tindak lanjut yang konsisten atas rekomendasi pemeriksaan adalah bagian krusial dari komitmen kita bersama dalam mewujudkan perbaikan tata kelola yang berkelanjutan," tutupnya. (P-*r/Humas Kemnaker/Gio R)
