Lompat ke konten
Breaking
EKBISHEADLINE NEWS

Orang kaya Indonesia ramai-ramai investasi di luar negeri, kenapa?

Armin Mandika3 menit baca
Bagikan
mendiang
Mendiang Michael Bambang Hartono, sosok yang pernah memimpin keluarga miliarder Hartono.(Koran Sindo)

PRIORITAS, 8/9/26 (Jakarta): Keluarga orang terkaya di Indonesia, sebagaimana laporan dari Bloomberg mengungkap, diam-diam menginvestasikan uang di luar negeri.

Sebagaimana laporan itu yang dilansir Sindonews.com, jumlahnya lebih dari USD1 miliar atau lebih dari Rp17,6 triliun. Salah satu keluarga yang dimaksud dalam laporan itu ialah keluarga miliarder Hartono.

Adapun laporan media keuangan asal Amerika Serikat (AS) itu merinci kronologi investasi keluarga miliarder tersebut di luar negeri. Ini dimulai pada akhir 2023.

Melalui Evergreen Hill Enterprise Pte Ltd, kelompok usaha yang terhubung dengan keluarga tersebut mengeluarkan USD669 juta untuk membeli bisnis khusus produk kertas di Amerika Serikat.

Sekitar setahun kemudian, Evergreen kembali melakukan akuisisi. Kali ini, perusahaan tersebut membayar €360 juta atau sekitar USD418 juta untuk membeli produsen kertas rokok di Austria. Namun, dua transaksi itu bukan keseluruhan investasi keluarga Hartono di luar negeri.

Sembilan entitas

Sebagaimana dokumen perusahaan dan informasi dari orang-orang yang mengetahui aktivitas kelompok orang kaya tersebut, sekitar sembilan entitas di Singapura dan London yang terkait dengan keluarga Hartono telah menginvestasikan sedikitnya USD1,4 miliar di luar negeri.

Adapun investasi tersebut masih berlanjut. Kelompok Hartono antara lain menanamkan modal pada perusahaan perangkat lunak jasa keuangan di Singapura dan disebut tengah mempertimbangkan transaksi lainnya.

Jadi dengan demikian, USD1,4 miliar tersebut lebih tepat dipahami sebagai nilai investasi luar negeri yang dilakukan melalui berbagai entitas terkait keluarga Hartono, bukan semata-mata uang tunai yang dipindahkan dari Indonesia.

Diversifikasi pendapatan

Dikatakan orang-orang yang mengetahui strategi tersebut, langkah ini dilakukan untuk mendiversifikasi sumber pendapatan ke mata uang lain di tengah ketidakpastian ekonomi Indonesia. Meski demikian, sebagian besar aset keluarga Hartono dan orang -orang kaya lainnya, masih berada di dalam negeri.

Tak hanya keluarga Hartono yang memperluas investasi ke luar negeri. Miliarder Alex Ramlie, misalnya, melalui perusahaannya pada Mei menyepakati pembelian aset tambang batu bara di Australia senilai USD3,9 miliar.

Selain itu perusahaan yang dikendalikan Prajogo Pangestu, orang terkaya kedua di Indonesia, pada Juli mengajukan tawaran USD5 miliar untuk mengakuisisi perusahaan panas bumi di Filipina. “Meningkatnya peran pemerintah dalam perekonomian telah memicu ketidakpastian di sejumlah sektor paling penting di negara ini,” kata Laura Schwartz, analis senior Asia di perusahaan intelijen risiko Verisk Maplecroft. “Pendekatan pemerintahan yang tidak konsisten terhadap para pemimpin bisnis Indonesia tidak membuat kegelisahan investor mereda,” katanya.

Gelombang pelarian

Mulai Presiden Prabowo Subianto berkuasa pada Oktober 2024, Indonesia mengalami gelombang pelarian modal yang menyebabkan nilai tukar rupiah jatuh ke titik terendah sepanjang sejarah dan memicu aksi jual saham.

Situasi tersebut membuat pasar saham Indonesia menjadi salah satu yang berkinerja terburuk di dunia tahun ini. Investor global secara bersih melepas hampir USD4 miliar saham Indonesia sejak Januari, hampir empat kali lipat dibandingkan sepanjang 2025.

Sejumlah bank-bank asing terbesar di Indonesia juga memulangkan sekitar USD640 juta modal sejak Prabowo menjabat sebagai presiden, menurut laporan Bloomberg.

Hanya saja perwakilan Presiden Prabowo mengatakan kepada media AS tersebut, "Pemerintah tetap berkomitmen menjaga lingkungan bisnis yang adil dan berdasarkan aturan bagi seluruh investor dan kelompok usaha.” Badan Komunikasi Pemerintah menambahkan, "Pemerintahan saat ini menghargai peran sektor swasta dalam mendukung investasi, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan nasional.”

Bahkan pemerintah juga menegaskan bahwa keterlibatan dunia usaha dalam berbagai inisiatif pemerintah tidak mengubah komitmen pemerintah terhadap perlakuan yang setara, kepastian hukum, dan tata kelola perusahaan yang baik.(P-*/am)

Komentar

Rekomendasi untuk Anda

Pasang iklan Anda di sini

Jangkau pembaca Berita Prioritas melalui salah satu kanal berita paling aktif di wilayah ini.

Email Kami