PRIORITAS, 14/4/26 (Jakarta): Pajak kendaraan 2026 kini dapat dibayar tanpa KTP pemilik asli setelah Korlantas Polri menerapkan kebijakan nasional yang mulai diinisiasi dari Jawa Barat pada Selasa (14/4/26).
Kebijakan ini memberi kemudahan bagi masyarakat yang menguasai kendaraan bukan atas nama pribadi untuk tetap memenuhi kewajiban pajak tahunan secara legal.
Meski begitu, aparat tetap mewajibkan proses balik nama kendaraan sebagai bentuk kepastian hukum kepemilikan yang sah.
Korlantas Polri menegaskan kebijakan ini hanya bersifat sementara dan berlaku sepanjang tahun 2026 sebagai masa transisi administrasi kendaraan.
Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri, Brigjen Wibowo, menegaskan seluruh kendaraan wajib melakukan balik nama paling lambat 2027.
“Berlaku nasional dan hanya di tahun 2026 saja, 2027 seluruh kendaraan wajib balik nama,” tegas Wibowo.
Kebijakan ini sekaligus menjadi respons atas terobosan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui surat edaran pembayaran pajak tanpa KTP pemilik asli.
Melalui Surat Edaran Bapenda Jawa Barat Nomor 47/KU.03.02/BAPENDA/2026, aturan tersebut mulai diterapkan sejak Kamis (6/3/26) di seluruh wilayah Jawa Barat.
Kebijakan bersifat sementara nasional
Dalam praktiknya, masyarakat cukup membawa STNK untuk melakukan pengesahan pajak kendaraan tanpa harus melampirkan identitas pemilik sebelumnya.
Namun demikian, kebijakan ini tetap mengacu pada regulasi yang berlaku terkait registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
“Bahwa di UU sudah diatur kendaraan wajib untuk diregistrasi. Baik pada saat pendaftaran baru, pengesahan tahunan, perpanjangan lima tahunan, atau perubahan,” jelas Wibowo.
Ia menambahkan proses registrasi bertujuan mengawasi kendaraan sekaligus meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak secara sistemik.
Selain itu, Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 61 tetap mewajibkan KTP pemilik dalam pengesahan STNK secara normal.
“Selanjutnya di Perpol Nomor 7 2021 pasal 61, tertuang dalam pengesahan wajib membawa KTP pemilik kendaraan,” lanjutnya.
Korlantas tetap memberikan layanan kepada masyarakat yang belum melakukan balik nama dengan sejumlah syarat administratif tambahan.
Masyarakat diwajibkan mengisi formulir pernyataan kepemilikan kendaraan serta komitmen melakukan balik nama pada tahun berikutnya.
“Makanya nanti masyarakat kami berikan formulir, yang menyatakan bahwa mereka adalah pemilik kendaraannya,” ungkap Wibowo.
Selain itu, pemohon juga harus mengajukan permohonan blokir serta menyatakan kesanggupan melakukan balik nama paling lambat 2027.
“Kalau tidak sanggup balik nama di tahun ini, kami berikan kesempatan untuk balik nama di tahun depan atau tahun 2027,” tambahnya.
Korlantas memastikan kebijakan ini tidak dimaksudkan melanggar aturan, melainkan memberi ruang transisi administrasi bagi masyarakat.
“Tapi kami juga enggak mau menabrak aturan yang ada. Jadi kita berikan kesempatan balik nama maksimal tahun depan,” tandas Wibowo. (P-Khalied M)
