Ketua Umum DPP Wulan Laskar Manguni Indonesia (LMI), Marlina Rumansi (kiri) dan Sekretaris Umum, Arni Anggoman
PRIORITAS, 3/9/26 (Manado) : Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Wulan mengkritik pemerintahan Gubernur Yulius Selvanus - Victor Mailangkay yang memotong anggaran sektor pertanian dan peternakan.
Organisasi sayap (orsap) Laskar Manguni Indonesia (LMI) itu menilai, pemangkasan tersebut sangat bertentangan dengan upaya serius Presiden Prabowo Subianto membangun kedaulatan pangan di Indonesia.
Ketua/Tonaas Wulan, Marlina Rumansi, dalam surat pernyataan yang juga ditandatangani Sekretatis Umum (Sekum) Arni Anggoman berpandangan, sektor pertanian dan peternakan sangat penting, karena menjadi fondasi utama dalam memenuhi kebutuhan pangan dan menggerakkan perekonomian nasional.
Menurut keduanya, pertanian maupun peternakan menjadi penyedia pangan utama di negeri ini, dengan menghasilkan kebutuhan pokok seperti beras, sayur, buah, serta protein hewani seperti daging, telur, dan susu untuk kesehatan masyarakat.
Oleh karena itu, Wulan berpandangan bahwa mendukung ketahanan pangan dilakukan dengan menjaga ketersediaan dan kemandirian pangan dalam negeri agar tidak bergantung pada impor.
Selain itu, menurut DPP Wulan, sektor pertanian dan peternakan juga menjadi sumber pendapatan dan lapangan kerja yang mampu menyerap jutaan tenaga kerja dan menjadi tumpuan hidup bagi masyarakat, terutama di daerah pedesaan.
"Semua orang juga tahu jika dua sektor itu menjadi penggerak ekonomi sekaligus memberi kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta devisa negara melalui ekspor," kata Marlina Rumansi dan Arni Anggoman seraya menambahkan pertanian dan peternakan telah menjadi basis aktivitas ekonomi yang menghidupkan sektor-sektor pendukung lain di desa.
"Dengan dasar pemikiran dan alasan tersebut maka kami menyampaikan keprihatinan sekaligus mempertanyakan kebijakan pengurangan anggaran pada sektor pertanian dan peternakan di Provinsi Sulawesi Utara," tegas mereka lagi.
Keduanya mengatakan dapat memahami bahwa pemerintah daerah menghadapi keterbatasan fiskal dan harus melakukan penyesuaian APBD.
Namun demikian, sektor pertanian dan peternakan tidak boleh ditempatkan sebagai sektor yang mudah dikurangi ketika kebutuhan masyarakat terhadap pangan justru semakin besar.
Karena, pertanian dan peternakan adalah sektor strategis yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat.
"Makanya kami jadi heran, karena justru sekarang ini etani membutuhkan dukungan pemerintah dalam menghadapi perubahan iklim, kekeringan, keterbatasan air, harga sarana produksi, akses teknologi, permodalan, produktivitas, hingga pemasaran, tapi kenapa anggarannya dipangkas," tanya mereka.
Demikian pula peternak membutuhkan dukungan dalam pengadaan bibit, pakan, kesehatan hewan, pengendalian penyakit, peningkatan populasi ternak dan akses pasar.
Oleh karena itu DPP Wulan mempertanyakan kesungguhan Gubernur Yulius Selvanus menjadikan ketahanan pangan sebagai prioritas, mengapa anggaran sektor yang menjadi tulang punggung produksi pangan justru mengalami pengurangan?
DPP Wulan meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama DPRD Sulut memberikan penjelasan yang terbuka, terukur dan mudah dipahami masyarakat mengenai hal-hal ini
1. Besaran pengurangan anggaran sektor pertanian dan peternakan.
2. Program dan kegiatan apa saja yang mengalami pengurangan, dan
Dampaknya terhadap kelompok tani dan kelompok peternak.
3. Anggaran yang tersedia untuk menghadapi kekeringan dan kebutuhan pompa air.
4. Dukungan terhadap peningkatan produksi pangan lokal.
Program perlindungan dan peningkatan kesejahteraan petani serta peternak.
5. Strategi pemerintah memastikan pengurangan anggaran tidak menyebabkan penurunan produksi pangan Sulawesi Utara.
DPP Wulan juga mengingatkan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh hanya dilihat dari sisi penghematan belanja pemerintah.
Efisiensi harus dilihat dari manfaat yang diterima masyarakat.
Jangan sampai pemerintah menghemat anggaran hari ini, tetapi masyarakat harus membayar lebih mahal akibat berkurangnya produksi pangan di kemudian hari.
Dorong evaluasi
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara agar melakukan evaluasi terhadap pos-pos anggaran yang bersifat kurang produktif dan, bila memungkinkan, mengalihkan anggaran tersebut untuk memperkuat sektor pertanian dan peternakan.
Demikian pula, prioritas hendaknya diberikan kepada program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat:
pompa air, irigasi, bibit, sarana produksi, pengembangan ternak, pakan, kesehatan hewan, penyuluhan, teknologi pertanian, akses permodalan dan pemasaran hasil produksi.
Sementara, Wulan juga mendorong DPRD Sulawesi Utara menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal agar kebijakan anggaran benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
Penegasan
Inilah butir penegasan DPP Wulan
Kami tidak menolak efisiensi.
Kami tidak menolak penataan APBD.
Yang kami tolak adalah apabila efisiensi dilakukan dengan mengorbankan sektor produktif dan masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari pertanian dan peternakan.
Petani bukan objek pembangunan.
Petani adalah pelaku utama pembangunan pangan.
Peternak bukan penerima bantuan semata.
Peternak adalah bagian penting dari sistem ekonomi dan ketahanan pangan daerah.
Karena itu, kami menyerukan kepada seluruh pemangku kepentingan:
Jangan hanya menghitung berapa rupiah yang dapat dihemat. Hitung juga berapa banyak petani yang kehilangan kesempatan, berapa banyak produksi yang berkurang, dan berapa besar dampaknya terhadap pangan masyarakat.
APBD harus menjadi instrumen kesejahteraan rakyat, bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran.
Sulawesi Utara membutuhkan keberpihakan yang nyata.
Petani sejahtera. Peternak berkembang. Produksi pangan meningkat. Rakyat terlindungi.
Inilah ukuran keberhasilan pembangunan yang sesungguhnya...
Manado, Kamis 3 sept 2026
Pengurus DPP Wulan LMI
DR Marlina Rumansi, MSi, PhD, Ketua Umum
Arni Anggoman, Sekretaris Umum.(P/dg)
