PRIORITAS, 3/6/2026 (Batam): Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah menggelar rapat dan Focus Group Discussion (FGD) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pelaku usaha, dan unsur masyarakat, Selasa (2/6/2026).
Rapat yang dipimpin Ketua Pansus, Muhammad Rudi, ST, tersebut menjadi bagian dari upaya menjaring masukan berbagai pihak guna menyempurnakan substansi Ranperda yang sedang dibahas.
Dalam kesempatan itu, Muhammad Rudi menegaskan bahwa persoalan sampah di Kota Batam telah menjadi isu mendesak yang membutuhkan penanganan secara komprehensif. Menurutnya, pengelolaan sampah tidak hanya berfokus pada proses pengangkutan dari sumber sampah, tetapi juga harus mencakup pengelolaan di hilir, terutama di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
“Ini sudah menjadi prioritas Pemerintah Kota untuk segera menuntaskan masalah sampah secara menyeluruh. Kami berharap landasan hukum melalui Perda ini dapat mendorong terwujudnya Batam yang bersih dan asri,” ujarnya.
Ia menjelaskan, revisi Perda Pengelolaan Sampah diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan yang selama ini dihadapi pemerintah daerah dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang efektif, berkelanjutan, dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
Menurut Rudi, persoalan sampah merupakan tantangan kompleks yang membutuhkan komitmen dan sinergi seluruh pemangku kepentingan.
“Memang rumit dan menantang persoalan sampah ini. Namun, jika kita semua bersinergi dengan iktikad baik untuk mewujudkan Batam yang bersih dan asri, insyaallah persoalan sampah dapat kita atasi bersama,” katanya.
Ia juga menilai keberhasilan pengelolaan sampah akan berdampak positif terhadap kualitas lingkungan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
“Jika Batam bersih, asri, dan indah, tentu akan semakin banyak orang tertarik berkunjung ke Batam. Hal ini pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” tambahnya.
Melalui rapat dan FGD tersebut, Pansus DPRD Kota Batam berharap dapat memperoleh berbagai masukan konstruktif dari OPD, pelaku usaha, dan masyarakat sebagai bahan penyempurnaan Ranperda. Regulasi yang dihasilkan nantinya diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat dalam mendukung sistem pengelolaan sampah yang modern, efektif, dan berkelanjutan di Kota Batam. (P-red/bwl)
