PRIORITAS, 29/5/26 (Jakarta): Pemerintah Israel memutuskan menghentikan hubungan dengan Kantor Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) usai Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memasukkan Israel ke dalam daftar hitam terkait dugaan kekerasan seksual di daerah konflik.
Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, menyatakan, Misi Israel di PBB tidak lagi menjalin komunikasi dengan Kantor Sekretaris Jenderal selama Guterres masih memimpin organisasi internasional tersebut.
Dalam keterangannya Danon mengklaim, selama satu tahun terakhir pihaknya telah mengadakan sejumlah pertemuan dengan perwakilan PBB, termasuk menyerahkan berbagai dokumen, data, dan tanggapan rinci terkait tuduhan yang diarahkan kepada Israel.
Meski demikian, ia menilai Sekretaris Jenderal PBB tetap mempertahankan keputusan yang dianggapnya bermuatan politik.
Danon menilai keputusan itu menempatkan Israel setara dengan Hamas serta kelompok yang ia sebut sebagai organisasi teroris.
“Kami sudah selesai dengan Sekretaris Jenderal PBB ini. Guterres telah menempatkan Israel dalam daftar hitam yang sama dengan Hamas, ISIS, dan organisasi teroris paling kejam di dunia. Ini adalah aib moral yang membuktikan bahwa Guterres telah kehilangan seluruh kredibilitasnya,” imbuh Danon dikutip Israel National News.
Sampai saat ini, PBB belum memberikan pernyataan resmi terkait keputusan Israel yang menghentikan hubungan dengan Kantor Sekretaris Jenderal organisasi tersebut.
Sebelumnya, PBB dilaporkan memasukkan Israel ke dalam daftar hitam pelaku kekerasan seksual di wilayah konflik. Kebijakan itu disebut berkaitan dengan meningkatnya laporan dugaan pelanggaran terhadap warga Palestina.
Informasi tersebut pertama kali diberitakan media Israel, Ynet, yang menyebut PBB tengah bersiap mengumumkan penambahan Israel ke dalam daftar negara dan organisasi yang dituduh melakukan kekerasan seksual di area konflik.
Dalam laporan itu, Dinas Penjara Israel bersama sejumlah lembaga otoritas Israel lainnya turut disebut berada dalam “pemantauan” PBB dan berpotensi dimasukkan ke daftar serupa pada waktu mendatang.
Pelanggaran HAM terhadap tahanan Palestina
Isu tersebut muncul di tengah meningkatnya laporan serta kesaksian dari warga Palestina dan organisasi internasional terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap tahanan Palestina.
Berbagai organisasi HAM dan media internasional sebelumnya juga telah menghimpun ratusan kesaksian dari Jalur Gaza, Tepi Barat, hingga sejumlah penjara di Israel.
Laporan tersebut memuat dugaan tindakan penyiksaan serta pelecehan seksual terhadap warga Palestina selama proses penangkapan, pemeriksaan, hingga masa penahanan. (P-Zamir)
