PRIORITAS, 30/8/26 (Denpasar): Pembangunan hunian di atas sungai digagas Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Wacana tersebut muncul sebagai salah satu alternatif untuk mengatasi keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di kawasan perkotaan.
Dikatakan Ara, sapaannya, kebutuhan hunian terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah penduduk. Sementara itu, harga lahan di kota-kota besar semakin mahal sehingga diperlukan berbagai terobosan untuk menyediakan rumah layak huni dengan harga yang tetap terjangkau.
Untuk mengatasi hal tersebut, salah satu gagasan yang tengah dipertimbangkan adalah memanfaatkan ruang di atas sungai atau kali untuk pembangunan rumah susun berlantai tiga hingga empat.
"Kalau saya sampaikan jangan jadi polemik ya, bagaimana suatu saat ada terobosan misalnya bagaimana mulai berpikir membangun rumah (susun) tiga atau empat lantai dengan baja tidak perlu lift tapi di atas sungai-sungai atau kali-kali yang ada. Doain kami," jelasnya dalam acara Indonesia Property&Bank Award 2026 di Hotel Mulia, Jakarta Selatan, Jumat (28/8/26).
Pro dan kontra
Sebagaimana Dilansir detik.com, Ara mengakui gagasan tersebut masih berpotensi menimbulkan pro dan kontra. Meski demikian, Kementerian PKP akan terlebih dahulu menyusun konsep pembangunan secara menyeluruh, termasuk terkait material, konstruksi, regulasi, hingga biaya pembangunan.
"Mungkin hari ini banyak yang bilang itu impossible, tapi doain, karena (harga) tanah makin mahal, saya lihat ada kali, banyak. Bagaimana, doain, mudah-mudahan 2-3 bulan lagi konsepnya saya bisa sampaikan kepada publik," harapnya.
Jika kemudian konsep ini diterima oleh masyarakat, pengembang, dan pihak terkait, bukan tidak mungkin konsep rumah di atas sungai akan direalisasikan.
"Kalau rakyat setuju, kalau hitungannya masuk, kalau pengembang oke, kita mainkan membangun rumah di atas (sungai). Saya tidak akan memaksakan. Saya pikir kita harus berpikir banyak hal-hal yang terobosan untuk kebaikan negara ini," katanya.
Saat ditemui wartawan seusai acara, Ara mengatakan, dalam tiga bulan ke depan, pihaknya akan mengkaji berbagai hal, mulai dari aturan yang berlaku, konstruksi hingga harga bangunannya.
"Yang dikaji nomor 1 kajian legal. Terus kajian konstruksi, kemudian harga, kemudian, semua aspek hunian. Semua aspek," jelasnya.(P-*/am)
Ā
