PRIORITAS, 26/10/25 (Jakarta): Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menegaskan akan melakukan pembongkaran tiang monorel yang mangkrak di sejumlah titik ibu kota mulai Januari 2026.
Langkah itu diambil karena kontraktor belum menunjukkan tindakan konkret dalam menuntaskan sisa proyek yang terbengkalai sejak satu dekade lalu.
Gubernur Jakarta Pramono Anung menyampaikan keputusan tersebut saat menghadiri acara Grand Reopening New M Bloc Space di Jakarta Selatan, Senin (27/10/25).
Dia menegaskan, Pemprov Jakarta telah memberi waktu cukup bagi pihak kontraktor untuk bertindak.
“Kami sudah berbicara dengan pihak Adhi Karya. Kalau mereka tidak bisa membongkar, kami yang akan bongkar. Kami beri kesempatan dulu, tetapi kalau tidak ada aksi, Januari kami mulai pembongkaran,” ujar Pramono.
Keputusan ini muncul karena tiang-tiang monorel yang tidak digunakan selama bertahun-tahun telah menurunkan estetika kota.
Pemprov menilai keberadaan struktur tersebut tidak lagi memiliki fungsi publik dan justru menimbulkan kesan kota yang tidak tertata.
Langkah tegas Pemprov Jakarta
Pemprov Jakarta telah berkoordinasi dengan PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebagai pelaksana proyek agar pembongkaran dapat dilakukan secara mandiri oleh perusahaan tersebut.
Pemerintah menekankan pendekatan persuasif sebelum tindakan eksekusi dilakukan agar tidak menimbulkan konflik hukum maupun administratif.
Proyek monorel Jakarta sendiri dimulai pada 2004 dan dihentikan pada 2015 karena kendala pendanaan serta perencanaan rute yang tidak optimal.
Sisa-sisa tiang beton masih berdiri di kawasan utama seperti Jalan Rasuna Said (Kuningan), Senayan, dan Setiabudi.
Kondisi ini telah lama menjadi keluhan masyarakat yang menilai keberadaan tiang-tiang tersebut merusak pemandangan kota dan menghambat tata ruang jalan.
Pemanfaatan ulang ruang publik
Pemprov Jakarta menargetkan setelah proses pembongkaran monorel rampung, area bekas proyek akan ditata ulang untuk kepentingan publik.
Pemerintah berencana mengoptimalkan fungsi lahan menjadi ruang terbuka hijau dan jalur transportasi yang terintegrasi.
Langkah ini sejalan dengan visi menjadikan Jakarta sebagai kota modern, berkelanjutan, dan adaptif terhadap kebutuhan mobilitas warganya.
Melalui kebijakan pembongkaran ini, Pemprov ingin memastikan setiap aset kota memiliki nilai fungsi dan estetika yang jelas bagi masyarakat. (P-Khalied M)
