Lompat ke konten
Breaking
DAERAH

Pemerintah hentikan belasan dapur program MBG di Kepulauan Riau

Giovanni Riung2 menit baca
Bagikan
Pemerintah hentikan belasan dapur program MBG di Kepulauan Riau
Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Provinsi Kepri, Nyanyang Haris Pratamura. (ANTARA/Ogen).

PRIORITAS, 9/10/26 (Batam): Langkah tegas diambil pemerintah guna menjamin keamanan pangan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kepulauan Riau. Pasalnya, sebanyak 16 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) resmi dihentikan operasionalnya sementara waktu.

Dapur pengolahan makanan yang ditutup tersebut tersebar di wilayah Batam, Tanjungpinang, Natuna, hingga Anambas.

Pemberhentian ini menyasar dapur pengolahan yang nekat beroperasi tanpa mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Bahkan, beberapa pengelola terbukti beroperasi secara liar tanpa memberikan pemberitahuan resmi kepada Badan Gizi Nasional. "16 SPPG ini tersebar di Batam, Tanjungpinang, Natuna, serta Anambas," kata Ketua Satgas MBG Kepri sekaligus Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, Kamis (8/10/2026).

Pemerintah Syaratkan Kelengkapan Dokumen Keamanan Pangan Sebelum Kembali Beroperasi

Selanjutnya, penghentian sementara ini mengakibatkan sebagian siswa penerima manfaat tidak mendapatkan pasokan makanan gratis harian. Namun, pengelola diperbolehkan beroperasi kembali jika seluruh dokumen kelayakan standar kebersihan sudah terpenuhi secara lengkap.

Langkah pencegahan ini sangat penting untuk menghindari risiko penyakit dan keracunan makanan pada anak sekolah. "Untuk saat ini SPPG tak boleh beroperasi dulu demi menghindari permasalahan di lapangan, misalnya keracunan makanan," ujar Nyanyang.

Pengawasan Masif Dapur Pengolahan Melibatkan Peran Aktif Masyarakat Luas

Sementara itu, tim satgas di tingkat kabupaten dan kota terus memperketat pengawasan kualitas gizi secara intensif. Pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat ikut serta memantau kebersihan dapur pengolahan makanan di wilayah masing-masing.

Masyarakat diimbau segera melapor jika menemukan adanya indikasi pelanggaran prosedur kesehatan di lapangan. "Kalau memang ada permasalahan dapur SPPG, silakan melapor atau berkoordinasi ke Satgas MBG di wilayah masing-masing," kata Nyanyang.

Oleh sebab itu, pengetatan standar kesehatan menjadi kunci keberhasilan program unggulan nasional ini. Pemerintah berkomitmen menjaga kualitas makanan demi melindungi kesehatan ratusan ribu anak di Kepri. (P-*Ant/Gio R)

Komentar

Rekomendasi untuk Anda

Pasang iklan Anda di sini

Jangkau pembaca Berita Prioritas melalui salah satu kanal berita paling aktif di wilayah ini.

Email Kami