PRIORITAS, 19/9/25 (Jakarta): Kuota impor bahan bakar minyak (BBM) untuk swasta tahun ini sudah naik 10 persen, bahkan realisasinya menembus 110 persen dari pagu awal.
Di tengah lonjakan itu, pemerintah lewat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan kebijakan pengaturan impor BBM menjadi benteng menjaga kedaulatan energi.
Nada yang sama juga datang dari pakar kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah. Ia menilai langkah pemerintah melalui ESDM dalam mengatur impor BBM badan usaha swasta sudah tepat.
“Ini bukan diskriminasi atau monopoli. Justru konsolidasi pasokan agar volume, kualitas, dan pembiayaan tetap terkendali di tingkat nasional. Dengan begitu, potensi inefisiensi dan disparitas harga bisa dihindari,” kata Trubus, seperti dikutip dari Beritasatu.com, Jumat (19/9/25).
Trubus menekankan, desakan badan usaha swasta untuk meminta tambahan kuota impor tidak berdasar. Kuota impor tahun ini sudah naik signifikan dibanding 2024. Bahkan, realisasinya melebihi 110 persen dari pagu awal.
“Kalau stok habis sebelum akhir tahun, itu harus jadi pelajaran industri untuk memperbaiki perencanaan logistik, bukan sekadar meminta tambahan impor,” ujarnya.
Pemerintah jaga pasar BBM
Kini, pangsa pasar badan usaha swasta sudah mencapai sekitar 11 persen dan terus tumbuh. Dengan porsi tersebut, pengaruh swasta terhadap pasar energi dinilai semakin besar.
Trubus menegaskan pemerintah wajib menjaga keseimbangan tiga hal sekaligus. Pertama, menjamin pasokan BBM dengan harga stabil bagi konsumen.
Kedua, memastikan persaingan sehat antara Pertamina dan swasta. Ketiga, melindungi kepentingan nasional agar ketahanan energi tidak bergantung penuh pada impor.
Ia juga mendorong pemerintah memperkuat transparansi data pasokan BBM. Menurutnya, publik harus memahami bahwa kebijakan pengaturan impor bukan bentuk proteksi BUMN, melainkan strategi menjaga stabilitas energi nasional.
“Pemerintah tidak sedang memusuhi swasta. Kebijakan ini justru menata pasar agar lebih sehat, transparan, dan efisien,” tegas Trubus.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menekankan, SPBU swasta yang ingin tambahan kuota impor dapat berkolaborasi dengan Pertamina.
“Kalau mau minta lebih, silakan kerja sama dengan Pertamina. Pertamina itu representasi negara. Kita tidak mau sektor vital, seperti energi sepenuhnya dikendalikan teori pasar,” ujar Bahlil. (P-Khalied M)
kedaulatan energi
