PRIORITAS, 19/12/24 (Jakarta): Untuk merealisasikan program makan bergizi gratis (MBG), pemerintah disarankan melibatkan pihak lokal. Achmad Nur Hidayat, pakar kebijakan publik sekaligus ekonom dari UPN Veteran Jakarta berpendapat, langkah tersebut dapat menekan biaya logistik.
Agar program makan bergizi gratis tepat sasaran, Achmad menyarankan desentralisasi distribusi. Program unggulan Presiden Prabowo ini juga dapat dimaksimalkan melalui keterlibatan komunitas lokal hingga kantin sekolah.
"Libatkan kantin sekolah, perusahaan katering, dan komunitas lokal dalam penyediaan makanan bergizi. Model ini lebih efisien dan dapat mengurangi biaya logistik. Kurangi pendekatan tersentralisasi dan fokus pada distribusi makanan secara lokal untuk mengurangi biaya logistik," catatan Achmad dalam keterangan yang diterima Beritasatu.com, Kamis (19/12/24).
Achmad juga menyoroti pentingnya pemerintah memastikan manfaat nyata dari program makan bergizi gratis, yang dirasakan pelajar dan ibu hamil sejak tahun pertama pelaksanaannya.
"Pastikan semua anak sekolah dan ibu hamil mendapatkan manfaat program ini sejak tahun pertama pelaksanaannya," ucapnya.
Anggaran Rp15.000
Anggaran makan bergizi gratis per porsi diharapkan kembali dinaikkan menjadi Rp15.000 setelah sebelumnya ditekan menjadi Rp10.000. Hal ini bertujuan untuk memastikan kualitas gizi yang memadai dalam setiap porsi makanan bagi pelajar sekaligus menekan anggaran operasional.
"Meningkatkan anggaran per porsi dan kembalikan anggaran per porsi ke Rp15.000 atau lebih untuk memastikan kualitas gizi yang memadai," kata Achmad. Pemerintah himbau untuk menjalankan program makan bergizi gratis dengan transparansi anggaran yang jujur.
Achmad mengusulkan agar rincian penggunaan anggaran diumumkan secara transparan untuk memastikan biaya inti mendapatkan alokasi terbesar. "Publikasikan rincian penggunaan anggaran untuk memastikan bahwa biaya inti mendapatkan porsi terbesar," ujar Achmad. (P-Zamir)
