PRIORITAS, 25/8/26 (Gilimanuk, Bali): Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menggodok Peraturan Presiden (Perpres) baru untuk mengawal proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp).
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengungkapkan hal itu usai menghadiri Launching dan Groundbreaking Program PLTS 100 GWp di Gilimanuk, Bali, Selasa (25/8/26).
Ia menegaskan, payung hukum tersebut menjadi fondasi utama seluruh eksekusi proyek di lapangan."Kami sedang mempersiapkan Perpres untuk bisa segera diharmonisasi," ujar Eniya, sebagaimana dilansir dari Antara.
PLN ajukan revisi RUPTL
Disebutkan, sejalan dengan penyusunan Perpres, pemerintah bersama PT PLN (Persero) juga merombak Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034. Langkah tersebut diambil untuk mengakomodasi lonjakan target kapasitas energi bersih yang baru.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, mengungkapkan bahwa pihaknya telah resmi mengajukan draf revisi RUPTL tersebut.
Perubahan fokus pada penambahan kapasitas PLTS secara masif dan interkoneksi sistem penyimpanan energi. "Perubahan RUPTL yang sudah kami ajukan itu 50 sekian GWp dan 142 GWh BESS (Battery Energy Storage System)," papar Darmawan.
Angka usulan baru ini melonjak signifikan dibanding dokumen RUPTL 2025–2034 terdahulu yang disahkan pada Mei 2025. Dalam dokumen lama, alokasi untuk PLTS tercatat hanya sebesar 17,1 GW dari total target tambahan pembangkit EBT sebesar 42,6 GW.
Swasta diprioritaskan, Danantara cadangan
Di sisi lain, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberikan sinyal kuat kepada sektor privat. Pemerintah membuka pintu lebar-lebar bagi perusahaan swasta atau Independent Power Producer (IPP) untuk memimpin pembangunan megaproyek ini, dengan catatan harga listrik yang ditawarkan harus kompetitif.
Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan rencana cadangan (Plan B) jika sektor swasta dinilai kurang berminat atau gagal memberikan penawaran harga yang efisien bagi masyarakat.
Bahlil menegaskan, jika intervensi pasar tidak membuahkan harga yang kompetitif, negara akan langsung mengambil alih pendanaan proyek tersebut melalui badan pengelola investasi Danantara.
"Pembiayaan melalui Danantara akan dilakukan sesuai dengan petunjuk dari Presiden Prabowo Subianto yang efisien, efektif, dan terjangkau," pungkas Bahlil. (P/Ant/ht)
