PRIORITAS, 29/7/26 (Buntok, Kalteng): Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, melakukan pemangkasan dan restrukturisasi anggaran program sekunder demi memprioritaskan alokasi dana bantuan sosial (bansos) langsung bagi warga berpenghasilan rendah serta penanganan kesehatan jiwa di wilayah setempat.
Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan, Syahdani, S.Pd, di Buntok, Barito Selatan, Rabu (29/7/26). Ia menjelaskan, kebijakan skala prioritas itu diambil untuk menjaga efektivitas program bantuan individu masyarakat di tengah dinamika kondisi keuangan daerah.
"Kami memplot anggaran khusus untuk kegiatan prioritas ini. Sementara program lain yang sifatnya belum mendesak, kami skip dulu sembari menunggu kondisi keuangan membaik," ujar Syahdani saat ditemui di ruang kerjanya.
Ia membeberkan, hingga semester kedua tahun 2026, pihaknya mencatat sekitar 250 hingga 300 berkas permohonan bantuan individu yang diproses. Program tersebut berfokus pada empat momen penting kehidupan warga kurang mampu, meliputi bantuan persalinan, pernikahan, duka atau kematian, serta bantuan penyusunan tugas akhir bagi mahasiswa.
Diterangkan, untuk bantuan pernikahan dan duka cita, penerima manfaat memperoleh stimulus sebesar Rp1 juta per kegiatan. Pemberian bantuan tersebut menerapkan kriteria administratif yang ketat serta asesmen faktual di lapangan guna memastikan ketepatan sasaran.
Syahdani menguraikan, calon penerima diwajibkan memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari RT/RW yang disahkan Kepala Desa atau Lurah, ber-KTP Barito Selatan, serta terverifikasi dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dimutakhirkan secara berkala setiap tiga bulan.
Penanganan ODGJ dan cakupan UHC
Selain bantuan tunai, Pemkab Barito Selatan juga memfokuskan penanganan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan penyediaan alat bantu fisik.
Syahdani menyebutkan, sejauh ini sebanyak 21 warga ODGJ telah dievakuasi dan dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Kalawa Atei di ibu kota provinsi Kalimantan Tengah, Palangka Raya.
Seluruh biaya pengobatan selama kurang lebih 14 hari ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah daerah melalui skema BPJS Kesehatan.
"Prosedurnya kami jemput langsung dari desa atau kampung, lalu kita fasilitasi perawatannya di RSJ Kalawa Atei. Semua gratis, ditanggung Pemkab Barito Selatan," tegas Syahdani.
Ia juga menekankan pentingnya peran aktif keluarga pascarehabilitasi medis, terutama dalam menjaga kedisiplinan konsumsi obat rutin. Untuk mempermudah aksesibilitas, pengambilan obat harian ODGJ kini telah disentralisasi di Puskesmas terdekat sehingga warga tidak perlu pergi ke ibu kota kabupaten di Buntok.
Penanganan isu kesehatan jiwa ini sejalan dengan capaian Universal Health Coverage (UHC) di Barito Selatan yang telah menembus angka 97 hingga 98 persen. Melalui program UHC, warga kurang mampu cukup menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga (KK) untuk mengakses layanan kesehatan secara gratis.
Disampaikan, Dinas Sosial Barito Selatan turut membuka saluran pengaduan dan koordinasi langsung melalui situs resmi, media sosial, hingga kontak dinas guna menjaga transparansi publik serta memfasilitasi warga yang memerlukan bantuan alat fisik seperti kursi roda, tongkat, walker, maupun alat bantu dengar. (P-Ahmad Arbani)
