PRIORITAS, 29/10/2026 (Tahuna): Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja informal melalui kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Kolaborasi ini menargetkan 5.000 pekerja informal memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara Pemkab Kepulauan Sangihe dan BPJS Ketenagakerjaan. Penandatanganan berlangsung di Manado pada Selasa (27/10/2026).
Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Manado, Theresia Wahyu Dianti, mengatakan kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk memperluas cakupan perlindungan bagi pekerja informal.
Menurutnya, pekerja informal menghadapi berbagai risiko pekerjaan. Namun, sebagian dari mereka belum memiliki akses memadai terhadap perlindungan jaminan sosial.
“Target perlindungan sebanyak 5.000 peserta merupakan langkah penting untuk memperluas jangkauan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan,” kata Theresia.
Pemkab Sangihe Dorong Perlindungan Pekerja Rentan
Theresia mengapresiasi komitmen Pemkab Kepulauan Sangihe dalam memperluas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Ia menilai dukungan pemerintah daerah berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang jaminan sosial.
Melalui kolaborasi ini, kedua pihak berharap pekerja informal dapat menjalankan aktivitas ekonomi dengan lebih tenang. Perlindungan tersebut juga diharapkan membantu keluarga menghadapi risiko sosial ekonomi akibat kecelakaan kerja atau meninggal dunia.
Manfaat yang diterima peserta tetap mengikuti program kepesertaan dan ketentuan yang berlaku. Karena itu, perluasan kepesertaan menjadi bagian penting dalam meningkatkan perlindungan bagi masyarakat pekerja.
Disnaker Sangihe Harapkan 5.000 Pekerja Mendapat Manfaat
Kepala Dinas Tenaga Kerja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Femmy E. O. Montang, menyebut kerja sama tersebut sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap kesejahteraan pekerja informal.
Ia menegaskan bahwa setiap pekerja membutuhkan perlindungan dari risiko yang dapat terjadi selama menjalankan aktivitas sehari-hari. Pekerja informal juga memerlukan jaminan sosial untuk membantu menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga.
Femmy berharap target 5.000 peserta dapat memperluas akses perlindungan bagi masyarakat pekerja di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Ia juga berharap sinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan.
Melalui kerja sama ini, Pemkab Kepulauan Sangihe dan BPJS Ketenagakerjaan berupaya memperluas perlindungan pekerja informal secara berkelanjutan. Langkah tersebut diharapkan mendukung kesejahteraan pekerja sekaligus memperkuat perlindungan bagi keluarga mereka. (P-*/Ant/sm)
