Lompat ke konten
Breaking
DAERAH

Pemkot Tomohon berjaya lagi, kali ke-12, raih WTP dari BPK RI

Selvijn MJR1 menit baca
Bagikan
Pemkot Tomohon terima laporan WTP dari BPK
Penyerahan Laporan WTP dari BPK kepada Pemkot Tomohon. (Beritaprioritas.com)

PRIORITAS, 28/5/25 (Manado): Untuk kali ke-12, Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Demikian informasi yang diterima Beritaprioritas.com, Rabu (28/5/25).

Dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang digelar BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, yang bagi Pemkot Tomohon diraih secara berturut-turut, penyerahan hasil dilakukan Bombit Agus Mulyo kepada Wakil Wali (Wawali) Kota Sendy Rumajar, Senin (26/5/25) lalu.

Wawali Sendy GA Rumajar mengungkapkan, ini merupakan kebanggaan bagi pemerintah dan masyarakat Kota Tomohon. "Raihan opini WTP ke-12 berturut-turut ini adalah hasil dari kerja keras bersama, integritas, dan komitmen dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik, transparan, dan akuntabel," katanya.

Terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan

Ia menambahkan Pemkot Tomohon akan terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan mendorong reformasi birokrasi untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik.

Sementara Ketua DPRD Kota Tomohon Ferdinand Mono Turang menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, Bombit Agus Mulyo beserta seluruh tim pemeriksa.

"Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja sama, perhatian, dan pembinaan yang telah diberikan selama ini. Laporan hasil pemeriksaan ini menjadi pedoman penting untuk perbaikan dan penyempurnaan tata kelola keuangan daerah," ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa DPRD Kota Tomohon akan menindaklanjuti setiap catatan dalam laporan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dihadiri oleh seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala se-Sulut, Ketua DPRD Se- Sulawesi Utara, Sekretaris Daerah Kabupaten/kota se-Sulut, Kepala BPKPD se-Sulut dan para Inspektur se-Sulut. (P-Deky Geruh)

Komentar

Rekomendasi untuk Anda

Pasang iklan Anda di sini

Jangkau pembaca Berita Prioritas melalui salah satu kanal berita paling aktif di wilayah ini.

Email Kami