PRIORITAS, 29/10/26 (Tomohon) : Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon melakukan studi komparasi ke Kabupaten Bandung, Jawa Barat, mempelajari kontribusi usaha pengelolaan panas bumi ke daerah.
Walikota Tomohon Caroll Senduk memimpin rombongan Pemkot di antaranya terdapat Wakil Wali Kota Sendy Rumajar, Sekretaris Daerah Edwin Roring serta perangkat daerah terkait
Di Kabupaten Bandung, Tim Pemkot Tomohon diterima Sekretaris Kabupaten, Cakra Amiyana bersama jajaran terkait.
Studi komparasi ini dilaksanakan di Kabupaten Bandung mengingat Kota Tomohon dan Kabupaten Bandung sama-sama memiliki area panas bumi yaitu Lahendong dan Kemojang.
Dalam Studi Komparasi dibahas beberapa hal yaitu :
* Mekanisme perhitungan bonus produksi sektor panas bumi
* Integrasi pembiayaan program CSR dengan APBD
* Strategi investasi keuangan daerah pada hilirisasi energi terbarukan.
Menurut Wali Kota Caroll Senduk, dari hasil studi komparasi ini diharapkan Pemkot Tomohon dapat mengoptimalkan kontribusi sektor energi terbarukan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta kontribusi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Skema Bagi Hasil PGE Lahendong
Sementara itu, dihimpun dari ber agai sumber, kontribusi finansial dari PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) Area Lahendong kepada Pemkot Tomohon diperoleh melalui mekanisme Dana Bagi Hasil (DBH) sektor panas bumi (geothermal) serta bonus produksi, yakni:
Persentase Bagi Hasil Geothermal: Berdasarkan ketentuan dan penetapan daerah penghasil, Pemkot Tomohon memperoleh porsi bagi hasil sekitar 60,84 persen dari total bagian daerah (setelah porsi pembagian umum di mana daerah menerima 80% dan pusat 20% dari skema WKP Lahendong).
Bonus Produksi: Selain DBH, Pemkot Tomohon juga menerima dana bonus produksi dari pengoperasian wilayah kerja panas bumi. Sebagai contoh, pada tahun 2019 PGE Lahendong menyalurkan bonus produksi untuk Kota Tomohon sebesar Rp2.529.928.225 (sementara Kabupaten Minahasa menerima Rp4.271.473.426).
Dasar Hukum Terbaru: Pengaturan hak konstitusional daerah atas DBH panas bumi ini diperkuat melalui aturan turunan seperti PP No. 37 Tahun 2023 sebagai turunan dari UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).
Kontribusi Non-Finansial (CSR): PGE Lahendong juga memberikan kontribusi melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR), seperti dukungan terhadap sektor pertanian (Pupuk Booster Katrili untuk bunga krisan Tomohon), bank sampah, serta program pelestarian lingkungan dan sosial lainnya.
* Kontribusi Pendapatan Daerah & Operasional Lainnya
1% Pendapatan Langsung:
PGE menyalurkan 1% dari pendapatannya yang langsung ditransfer ke kas daerah untuk menopang modal pembangunan Tomohon.
Program CSR dan Sektoral: Kontribusi non-fiskal berupa pemanfaatan langsung energi panas bumi (direct use) untuk sektor industri kelistrikan, UMKM, pertanian (seperti produksi gula aren lewat PT Gula Aren Masarang), serta penyaluran CSR lingkungan seperti program Desa Energi Berdikari untuk petani bunga krisan di Tomohon.
DBH Kota Tomohon
Pagu Dana Bagi Hasil (DBH) Kota Tomohon ditetapkan sebesar Rp16,16 miliar, dengan komponen DBH yang baru dikucurkan oleh pemerintah pusat sebesar Rp 8,35 miliar (atau sekitar 51% dari pagu).
Secara nasional, pemerintah pusat melakukan pemangkasan atau penyesuaian pagu anggaran DBH secara signifikan pada APBN 2026 sebesar 69,5% (turun dari Rp192,2 triliun pada tahun sebelumnya menjadi Rp58,5 triliun), yang berdampak langsung pada total transfer dan struktur APBD Kota Tomohon Tahun 2026 yang mengalami penyesuaian/penurunan.(P/dg)
