Lompat ke konten
Breaking
DAERAHSosialKesehatan

Pemprov Gorontalo ubah strategi perang narkoba, target pencegahan harus terukur

Semuel Muhaling2 menit baca
Bagikan
strategi pencegahan narkoba
Penandatanganan nota kesepakatan bersama Gubernur Gusnar Ismail dan Kepala BNNP Brigjen Pol. Sri Bardiyati dalam memperkuat pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika (P4GN) di Ruang Dulohupa, Gubernuran Gorontalo, Selasa (18/8/2026). ('Courtesy' Antara/ho-Diskominfotik)

PRIORITAS, 19/8/26 (Gorontalo): Pemerintah Provinsi Gorontalo mulai mengubah strategi pencegahan penyalahgunaan narkoba. Pemprov meminta setiap organisasi perangkat daerah menyusun program dengan sasaran yang jelas.

Gubernur Gusnar Ismail menegaskan, program pencegahan tidak boleh berhenti pada kegiatan sosialisasi. Menurutnya, setiap kegiatan harus memiliki target dan ukuran capaian yang dapat dievaluasi.

Gusnar menyampaikan arahan itu di Gorontalo, Rabu (19/8/2026). Ia mencontohkan kegiatan sosialisasi kepada kelompok nelayan sebagai program yang harus memiliki jumlah sasaran.

β€œMaterinya harus terukur, misalnya nelayan. Berikan sosialisasi kepada 1.000 nelayan,” kata Gusnar.

Pemerintah Provinsi Gorontalo menyampaikan kebijakan strategi pencegahan narkoba tersebut setelah menandatangani nota kesepakatan dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo. Kesepakatan itu memperkuat sinergi dalam program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika.

Mulai petakan sasaran pencegahan

Melalui kesepakatan tersebut, Gusnar meminta BNNP Gorontalo dan organisasi perangkat daerah segera menyusun kerja sama yang lebih konkret. Karena itu, setiap perangkat daerah harus menerjemahkan program sesuai tugas dan bidang masing-masing.

Gusnar meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Diskominfotik, serta Dinas Pemuda dan Olahraga menyusun langkah pencegahan. Selanjutnya, setiap program perlu menentukan kelompok sasaran dan indikator keberhasilan.

Menurut Gusnar, pemerintah perlu memetakan kelompok masyarakat yang memiliki risiko penyalahgunaan narkotika. Pemetaan tersebut mencakup nelayan, penambang, dan pengemudi.

Dengan pemetaan itu, pemerintah dapat mengarahkan intervensi secara lebih tepat. Selain itu, pelaksanaan program tidak sekadar memenuhi kewajiban administratif.

Langkah tersebut juga memungkinkan pemerintah mengevaluasi dampak kegiatan secara berkala. Dengan demikian, program pencegahan dapat berkembang berdasarkan hasil pelaksanaan di lapangan.

BNNP sebut tiga kelompok masuk perhatian

Kepala BNNP Gorontalo Brigjen Pol. Sri Bardiyati mengatakan pihaknya terus memantau kelompok yang rentan terhadap penyalahgunaan narkotika. Ia menyebut penambang, nelayan, dan pengemudi termasuk kelompok yang mendapat perhatian.

Sri mengatakan kasus yang melibatkan kelompok tersebut menjadi bagian dari penanganan BNNP Gorontalo. Sementara itu, kasus penyalahgunaan narkotika dari kalangan pelajar dan mahasiswa relatif lebih jarang ditemukan.

β€œKami terus mendorong P4GN melalui pendekatan kolaborasi dan lintas sektor,” kata Sri seperti dilansir dari Antara News Gorontalo.

Karena itu, BNNP Gorontalo siap mendukung kegiatan sosialisasi dan edukasi yang pemerintah daerah susun. Dukungan tersebut mencakup lingkungan pemerintahan maupun masyarakat.

Tuntut kesepakatan segera menghasilkan aksi

Sri berharap kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo tidak berhenti pada penandatanganan nota kesepakatan. Sebaliknya, seluruh pihak perlu segera menyusun rencana kerja dengan target yang terukur.

Pemerintah daerah dan BNNP juga perlu memantau capaian program secara berkala. Evaluasi tersebut penting untuk memastikan kegiatan pencegahan memberikan dampak nyata kepada masyarakat.

Dengan pendekatan tersebut, Pemprov Gorontalo ingin membangun sistem pencegahan yang lebih terarah. Pemerintah tidak lagi hanya menghitung jumlah kegiatan, tetapi juga mengukur jumlah dan karakter sasaran.

Selain itu, kolaborasi lintas sektor kiranya memperkuat upaya P4GN di Gorontalo. Pemerintah dan BNNP dapat membagi peran sesuai kewenangan masing-masing.

Pada akhirnya, target yang jelas akan memudahkan pemerintah melihat hasil setiap program. Langkah ini sekaligus membuka ruang perbaikan apabila pelaksanaan belum mencapai sasaran yang ditetapkan. (P-*Ant/sm)

Komentar

Rekomendasi untuk Anda

Pasang iklan Anda di sini

Jangkau pembaca Berita Prioritas melalui salah satu kanal berita paling aktif di wilayah ini.

Email Kami