PRIORITAS, 9/4/2026 (Tanjungpinang): Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) bergerak cepat menuntaskan kewajiban tunda bayar tahun 2025 yang nilainya mencapai sekitar Rp104 miliar.
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kepri, Luki Zaiman Prawira, mengungkapkan bahwa angka tersebut merupakan hasil verifikasi Inspektorat dan kini menjadi prioritas dalam pengalokasian anggaran daerah.
“Tunda bayar 2025 hasil verifikasi dari Inspektorat sudah dirilis, nilainya kurang lebih Rp104 miliar,” ujarnya di Tanjungpinang, Rabu (8/4/2026).
Menurut Luki, Pemprov Kepri berkomitmen menyelesaikan kewajiban tersebut secepatnya, baik melalui pembayaran penuh maupun secara bertahap, menyesuaikan kondisi keuangan daerah.
“Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa dibayarkan, apakah sekaligus atau dicicil, itu tergantung kemampuan keuangan. Yang jelas, kami upayakan secepatnya,” katanya.
Ia menjelaskan, beban tunda bayar tersebut tidak terpusat pada satu organisasi perangkat daerah (OPD), melainkan tersebar di lebih dari sepuluh OPD di lingkungan Pemprov Kepri.
“Total Rp104 miliar ini tersebar di belasan OPD, jadi tidak menumpuk di satu atau dua OPD saja,” ungkapnya.
Saat ini, proses pembayaran masih dalam tahap pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Meski demikian, Luki memastikan bahwa penyelesaian tunda bayar menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
“Untuk jadwal pembayaran akan segera ditentukan. Yang jelas, ini prioritas dan harus dipenuhi,” pungkasnya. (P-Jeff K)
