PRIORITAS, 23/10/26 (Palu): Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyiapkan sanksi pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN bagi organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengabaikan pengaduan masyarakat.
Kebijakan tersebut dirumuskan melalui Peraturan Gubernur (Pergub). Pemerintah akan menerapkan sanksi jika OPD tidak menindaklanjuti laporan masyarakat dalam waktu 1 x 24 jam.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Kominfosantik) Sulawesi Tengah, Wahyu Agus Pratama, menyampaikan hal itu di Palu, Kamis (22/10/2026).
Menurut Wahyu, kebijakan tersebut merupakan arahan Gubernur Sulawesi Tengah untuk memperkuat disiplin aparatur dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Apabila dalam rentang 1 x 24 jam laporan masyarakat tidak diindahkan atau ditinjau oleh OPD terkait, maka akan berdampak pada pemotongan TPP secara merata,” kata Wahyu, melansir Antara.
Sanksi Berlaku untuk Seluruh Jajaran OPD
Wahyu menjelaskan, sanksi pemotongan TPP tidak hanya menyasar pegawai yang menerima laporan. Kebijakan ini juga mencakup pimpinan OPD hingga staf pada unit kerja terkait.
Penerapannya meliputi kepala dinas, pejabat eselon III dan IV, pejabat fungsional, serta staf. Dengan demikian, seluruh jajaran OPD ikut bertanggung jawab atas tindak lanjut pengaduan masyarakat.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah ingin memastikan setiap laporan mendapat perhatian serius. Selain itu, kebijakan tersebut diharapkan mendorong aparatur bekerja lebih responsif dan bertanggung jawab.
Command Center Menetapkan Batas Waktu Respons
Pemprov Sulteng juga memperkuat mekanisme penanganan pengaduan melalui layanan Berani Samporoa. Sistem ini mengatur batas waktu pada setiap tahapan penerimaan dan penyaluran laporan.
Berdasarkan standar operasional prosedur (SOP), Command Center menetapkan waktu penerimaan aduan maksimal lima menit. Selanjutnya, petugas melakukan verifikasi selama 15 menit dan menentukan OPD terkait dalam 10 menit.
Setelah itu, petugas harus menyelesaikan proses disposisi maksimal 30 menit. Operator OPD kemudian wajib melakukan konfirmasi dalam waktu maksimal 30 menit setelah menerima disposisi.
Sementara itu, tindak lanjut awal di lapangan harus dilakukan paling lambat 1 x 24 jam. Ketentuan ini bertujuan mempercepat respons pemerintah terhadap persoalan yang disampaikan masyarakat.
Alarm Otomatis Mengawasi Tindak Lanjut Laporan
Wahyu mengatakan, sistem Command Center telah terintegrasi dengan alarm notifikasi otomatis pada perangkat elektronik pimpinan daerah. Notifikasi tersebut terhubung dengan Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
Apabila laporan melewati batas waktu 1 x 24 jam tanpa respons, alarm akan berbunyi pada ponsel pimpinan daerah. Pimpinan kemudian menghubungi kepala OPD terkait untuk meminta klarifikasi.
Mekanisme tersebut diharapkan memperkuat pengawasan terhadap kinerja perangkat daerah. Dengan begitu, pemerintah dapat mendorong penyelesaian pengaduan secara lebih cepat dan terukur.
Kebijakan ini menempatkan respons terhadap pengaduan masyarakat sebagai bagian penting dari tanggung jawab aparatur. Pemprov Sulteng juga menyiapkan sanksi finansial untuk mendorong kepatuhan terhadap standar pelayanan. (P-*/Ant/sm)
