PRIROITAS, 6/10/25 (Jakarta): Pemerintah di bawah koordinasi Presiden Prabowo Subianto menegaskan langkah tegas terhadap truk kelebihan muatan atau Zero ODOL sebagai kebijakan strategis ekonomi nasional.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan, penerapan kebijakan Zero ODOL berpotensi memberi efek positif signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
Menurutnya, hasil studi sementara Badan Pusat Statistik (BPS) di dua provinsi utama—DKI Jakarta dan Jawa Barat—menunjukkan penerapan Zero ODOL dapat menaikkan kontribusi ekonomi hingga 30 persen terhadap PDB.
“Walaupun analisis ini masih terus disempurnakan, dari sampel dua provinsi saja kontribusinya bisa mencapai 30 persen terhadap PDB,” ujar AHY usai rapat koordinasi lintas kementerian di Jakarta, Senin (6/10/25).
Ia menegaskan, persepsi kebijakan ini hanya memicu inflasi atau beban biaya transportasi tidak sepenuhnya benar.
Sebaliknya, kebijakan Zero ODOL dinilai mampu menciptakan siklus reinvestasi di sektor logistik, memperkuat industri dalam negeri, serta membuka lapangan kerja baru yang memperkuat struktur ekonomi masyarakat.
“Dengan pengawalan kebijakan yang tepat, dampak positif secara ekonomi maupun sosial bisa sangat signifikan,” tegas AHY.
Implementasi Zero ODOL
Secara teknis, implementasi Zero ODOL akan menjadi bagian integral dari kebijakan logistik nasional berbasis efisiensi dan keselamatan transportasi.
Pemerintah menilai isu ODOL tidak hanya menyangkut beban jalan raya, tetapi juga menyangkut keselamatan pengguna jalan dan keberlanjutan infrastruktur.
Perhatian terhadap truk overdimension overload kini meningkat setelah isu ini turut menjadi sorotan Presiden Prabowo Subianto dan lembaga legislatif DPR RI.
Dalam kerangka pembangunan nasional yang berkesinambungan, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya juga menekankan pentingnya reformasi logistik sebagai bagian dari fondasi ekonomi produktif.
“Karena itu dengan ikhtiar dan kerja keras kita semua diharapkan tanggal 1 Januari 2027, kebijakan Zero ODOL ini sudah berlaku efektif,” kata AHY menegaskan kembali target implementasi tersebut.
Undang lintas kementerian/lembaga
Dalam rapat koordinasi tersebut, hadir sejumlah pejabat lintas kementerian seperti Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan, Dirjen ILMATE Kemenperin Setia Diarta, serta Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.
Mereka membahas sinkronisasi kebijakan untuk memastikan kesiapan industri logistik nasional menghadapi era Zero ODOL.
Melalui penerapan kebijakan ini, pemerintah menargetkan Indonesia mampu menciptakan sistem transportasi logistik yang aman, efisien, dan mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif.
Dengan koordinasi lintas sektor yang solid, Zero ODOL menjadi momentum transformasi struktural menuju sistem logistik nasional yang berdaya saing tinggi. (P-Khalied M)
