Lompat ke konten
Breaking
EKBISNEWS

Pemerintah susun Perpres untuk tetapkan pengemudi ojol sebagai pelaku UMKM

Zamir Ambia2 menit baca
Bagikan
tempImageeIOoOi.jpg
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman melakukan audiensi dengan komunitas ojek daring di Jakarta, Rabu (8/7/26). (Antara)

PRIORITAS, 8/7/26 (Jakarta): Pemerintah sedang menyusun Peraturan Presiden (Perpres) yang akan menjadi dasar hukum penetapan pengemudi ojek online (ojol) sebagai bagian dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Regulasi tersebut bertujuan memperkuat perlindungan serta membuka peluang pemberdayaan yang lebih luas bagi para mitra pengemudi.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan, rancangan aturan tersebut masih dalam tahap pembahasan bersama beberapa kementerian dan lembaga terkait untuk menyempurnakan isi kebijakannya.

"Payung hukumnya sedang digodok. Sedang kami koordinasikan antara kementerian terkait," ucap Maman usai melakukan audiensi dengan komunitas ojek daring di Jakarta, Rabu (8/7/26).

Maman menjelaskan pemerintah masih mengkaji pihak kementerian yang akan bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, apakah tetap berada di bawah Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), atau Kementerian UMKM.

Dapat diwujudkan dalam waktu dekat

Ia menargetkan penyusunan regulasi itu dapat rampung dalam waktu dekat sehingga pengemudi ojol segera memiliki kepastian hukum sebagai pelaku usaha.

Maman menyebut sebagian besar komunitas dan asosiasi pengemudi ojol yang telah ditemui menyambut positif rencana pemberian status sebagai pelaku usaha mikro. Menurutnya, status tersebut dapat memberikan ruang lebih besar bagi pengemudi untuk mengembangkan sumber pendapatan lain di luar pekerjaan sebagai mitra pengemudi.

"Semuanya serentak 100 persen menginginkan status usaha. Alasannya pertama ada fleksibilitas. Yang kedua, mereka menganggap dengan status usaha ini mereka bisa punya beberapa usaha lain karena mereka tidak hanya satu-satunya ojol," imbuhnya.

Maman menyebut sejumlah pengemudi ojol telah menjalankan usaha tambahan, seperti bisnis bakmi dan produksi kue, yang sebagian dikelola bersama keluarga.

Menurutnya, pemerintah ingin mendorong para pengemudi agar memiliki alternatif pendapatan sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada penghasilan dari layanan transportasi online.

Ia menilai pemberian status sebagai pelaku usaha mikro tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga dapat memperluas akses pembiayaan bagi pengemudi, termasuk melalui fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Maman menambahkan, proses pendataan pengemudi ojol sebagai pelaku usaha akan dibuat dengan mekanisme yang mudah dan praktis agar tidak menghambat aktivitas mereka sehari-hari.

Akses pembiayaan yang lebih luas

Sementara itu, pengemudi ojol Siti Hajar (41) menyambut baik rencana pemerintah tersebut. Ia menilai kebijakan itu dapat membantu pengemudi yang memiliki usaha sampingan untuk memperoleh akses pembiayaan yang lebih luas. Siti sendiri diketahui menjalankan usaha katering di tengah aktivitasnya sebagai pengemudi ojol.

"Belum pernah (mengajukan kredit) karena selama ini pakai modal sendiri," ujarnya.

Siti, yang telah bekerja sebagai pengemudi ojol selama kurang lebih satu tahun, berharap penetapan status sebagai pelaku usaha mikro dapat membuka peluang pembiayaan yang lebih mudah untuk memperbesar usahanya.

Hal senada disampaikan pengemudi ojol lainnya, Siti Maslikah (37), yang bersama suaminya menjalankan usaha gado-gado. Ia memanfaatkan waktu senggang untuk mengambil order penumpang saat penjualan dagangannya sedang menurun.

Menurut Siti Maslikah, akses pembiayaan yang lebih mudah akan membantu pelaku usaha kecil seperti dirinya dalam mengembangkan bisnis sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga. (P-*r/Zamir Ambia)

Komentar

Rekomendasi untuk Anda

Pasang iklan Anda di sini

Jangkau pembaca Berita Prioritas melalui salah satu kanal berita paling aktif di wilayah ini.

Email Kami