PRIORITAS, 3/9/26 (Tahuna): Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Persetujuan bersama tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD. Wakil Bupati Tendris Bulahari, ikut hadir dalam pembahasan itu.
Bupati Michael Thungari menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD atas kerja keras selama proses pembahasan perubahan APBD. Menurut Michael, proses pembahasan yang melibatkan pemerintah daerah dan DPRD mencerminkan kemitraan kedua lembaga. Terutama dalam menyatukan pandangan dan merumuskan kebijakan anggaran yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Masukan DPRD memperkaya rancangan anggaran
Bupati mengatakan berbagai masukan, saran dan koreksi pihak DPRD selama pembahasan telah memberikan kontribusi terhadap penyempurnaan Ranperda Perubahan APBD 2026.
Pembahasan bersama, menurut bupati, telah membantu memperkuat substansi rancangan anggaran sebelum mendapatkan persetujuan bersama. Michael berharap hasil pembahasan tersebut dapat menghasilkan pengelolaan keuangan daerah yang semakin transparan, akuntabel dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan.
“Persetujuan bersama ini bukan akhir dari sebuah proses, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar,” tegasnya.
Meminta OPD segera percepat program
Setelah mendapatkan persetujuan bersama, bupati meminta seluruh perangkat daerah tidak menunda pelaksanaan program dan kegiatan yang telah mendapatkan alokasi dalam Perubahan APBD 2026.
Bupati mengingatkan agar pelaksanaan anggaran berjalan tepat waktu dan tepat sasaran. Setiap perangkat daerah juga harus memastikan setiap program memberikan manfaat bagi masyarakat.
Di sisi lain, percepatan pelaksanaan program harus tetap seiring dengan tertib administrasi, efisiensi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran.
Pengelolaan keuangan daerah, kata Michael, harus tetap dapat dipertanggungjawabkan hingga berakhirnya tahun anggaran 2026.
Perkuat kemitraan eksekutif dan legislatif
Buapti juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi dan komisi DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah serta jajaran perangkat daerah yang telah bekerja intensif dalam proses penyusunan Perubahan APBD 2026.
Bupati berharap pihak eksekutif dan legislatif dapat terus mempertahankan komunikasi dan kemitraan dalam pelaksanaan program pembangunan maupun pembahasan kebijakan daerah ke depan.
Dengan kesepakatan itu, pemerintah daerah kini memiliki tanggung jawab untuk memastikan anggaran dapat menjadi program nyata yang berdampak bagi masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe pun kiranya mampu menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan demi mendorong kemajuan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (P-*r/sm)
