PRIORITAS, 25/08/26 (Ambon): Kasus dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi menggegerkan Kota Ambon. Polda Maluku menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Polisi juga menahan seluruh tersangka untuk menjalani proses hukum.
Para tersangka diduga menjalankan pembelian Pertalite secara berulang di sejumlah SPBU. Polisi menemukan indikasi praktik tersebut berlangsung secara terorganisasi.
Kasus itu terungkap setelah Tim Subdirektorat IV Tindak Pidana Tertentu Ditreskrimsus Polda Maluku melakukan penyelidikan. Tim menjalankan monitoring dan penyelidikan pada Jumat, 21 Agustus 2026.
Pertalite dibeli berulang dalam sehari
Penyidik menemukan pola pembelian Pertalite secara berulang dalam satu hari. Aktivitas tersebut terjadi di SPBU Lateri, Passo, dan Galala. Polisi menduga praktik itu telah berlangsung sejak Januari 2026. Karena itu, penyidik terus menelusuri seluruh rangkaian aktivitas tersebut.
Lima tersangka terdiri atas RT, 37 tahun, serta SE, AWP, JA, dan LDB. Polisi menduga, RT berperan sebagai pembeli atau pengambil BBM secara berulang. Sementara itu, SE, AWP, JA, dan LDB bekerja sebagai operator di sejumlah SPBU. Polisi menduga mereka memiliki peran dalam transaksi pembelian Pertalite tersebut.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku, Kombes Pol Budi Priyanto, mengatakan penyidik menemukan pola pembelian berulang. Mereka juga menemukan kendaraan yang telah mengalami modifikasi.
Ubah tangki mobil, pelat nomor berganti
Menurut Budi, penyidik juga menemukan penggunaan pelat nomor yang tidak sesuai. Polisi menduga pelat tersebut membantu tersangka menghindari pengawasan. Dalam aksinya, RT diduga menggunakan Toyota Avanza Veloz warna putih. Polisi menemukan modifikasi pada bagian tangki kendaraan tersebut.
Modifikasi itu membuat tangki mampu menampung Pertalite dalam jumlah lebih besar. Dengan cara tersebut, tersangka dapat membeli BBM lebih banyak dalam satu transaksi.
Penyidik juga mengamankan sejumlah pelat nomor kendaraan. Polisi menduga pelat tersebut digunakan secara bergantian untuk mempermudah pembelian BBM.
Hasil penyidikan sementara juga mengarah pada dugaan kerja sama dengan operator SPBU. Aparat menduga para operator SPBU menerima imbalan dari setiap transaksi menggunakan barcode.
BBM subsidi akan dijual kembali
Aparat kepolisian menduga, setelah membeli Pertalite, para tersangka menjualnya kembali kepada kios atau pengecer. Harga jualnya lebih tinggi daripada harga pembelian resmi. Dari kegiatan tersebut, para pihak yang terlibat akan memperoleh keuntungan. Polisi kini mendalami seluruh aliran BBM dari SPBU hingga pembeli berikutnya.
Budi mengatakan penyidik juga mendalami penggunaan barcode dalam transaksi. Selain itu, polisi menelusuri dugaan kerja sama antara pembeli dan operator SPBU.
“Penyidik akan mendalami peran masing-masing tersangka secara objektif berdasarkan alat bukti,” kata Budi. Polisi juga akan meminta keterangan sejumlah saksi ahli.
Untuk kepentingan proses hukum, penyidik akan memeriksa ahli migas dan ahli pidana. Selanjutnya akan berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum guna kepentingan proses hukum selanjutnya.
Polisi sita 330 liter Pertalite
Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti. Salah satunya Toyota Avanza berwarna putih dengan nomor polisi B 1455 LAZ.
Polisi juga menyita sekitar 330 liter Pertalite. Selain itu, penyidik mengamankan uang tunai dan delapan pasang pelat nomor. Barang bukti lain berupa sejumlah barcode MyPertamina. Polisi juga mengamankan satu unit telepon seluler beserta kartu SIM.
Penyidik turut menyita sejumlah dokumen kendaraan yang berkaitan dengan perkara. Seluruh barang bukti kini tersimpan untuk kepentingan proses penyidikan.
Ancaman hukuman enam tahun penjara
Penyidik masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain. Polisi menduga jaringan tersebut bisa melibatkan lebih banyak orang.
Sebelum menjalani penahanan, kelima tersangka menjalani pemeriksaan kesehatan. Mereka menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Maluku. Setelah itu, polisi menahan kelima tersangka di Markas Polda Maluku. Penyidik kini melanjutkan proses hukum terhadap mereka.
Polisi menjerat para tersangka dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Ketentuan tersebut telah mengalami perubahan melalui regulasi terkait. Pasal tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling lama enam tahun. Selain itu, pelaku terancam denda paling banyak Rp6 miliar.
Polisi juga akan menerapkan ketentuan pidana lain jika penyidikan menemukan pelanggaran tambahan. Karena itu, penyidik masih mengembangkan perkara tersebut.
Polisi ajak warga awasi BBM subsidi
Polda Maluku mengajak masyarakat ikut mengawasi distribusi BBM bersubsidi. Masyarakat dapat melapor jika menemukan transaksi yang mencurigakan. Polisi meminta warga melaporkan pembelian BBM secara tidak wajar. Masyarakat juga perlu melaporkan adanya tindakan penimbunan, pengangkutan tanpa hak, dan penjualan ilegal.
Menurut Budi, penanganan perkara tidak hanya berfokus pada penindakan. Polisi juga ingin memastikan subsidi energi tepat sasaran. Dengan demikian, masyarakat yang berhak tetap memperoleh BBM subsidi. Polisi pun terus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap jaringan yang mungkin lebih luas. (P-*Ant/sm)
