PRIORITAS, 9/4/26 (Jakarta): Terkait pengadaan puluhan ribu sepeda motor listrik, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, motor untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) merupakan hasil karya dalam negeri dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) mencapai 48,5 persen.
Selanjutnya Dadan menjelaskan, seluruh unit motor tersebut diproduksi di fasilitas manufaktur yang berlokasi di Jawa Barat, tepatnya di Citeureup.
“Ini adalah bagian dari upaya kami untuk tidak hanya mendukung operasional program, tetapi juga mendorong industri nasional melalui penggunaan produk dalam negeri dengan TKDN yang signifikan,” ujar Dadan dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (9/4/26) ini.
Tahap penyelesaian administrasi
Dikatakan, kini seluruh kendaraan tersebut masih dalam tahap penyelesaian administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebelum nantinya didistribusikan kepada para penerima manfaat di lapangan di seluruh Indonesia.
Adapun pendistribusian akan dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan kebutuhan operasional di wilayah masing-masing.
"Motor listrik ini belum didistribusikan. Kami memastikan seluruh proses administrasi, termasuk pencatatan sebagai BMN, diselesaikan terlebih dahulu agar penggunaannya tertib, transparan, dan akuntabel," lanjutnya.
Untuk daerah transportasi sulit
Diketahui, sebelumnya saat ditemui jelang taklimat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (9/4/26), Dadan mengatakan, pengadaan sekitar 20 ribu motor untuk kepala SPPG ditujukan ke wilayah dengan akses transportasi sulit di berbagai wilayah.
Dijelaskan, pengadaan motor tersebut masuk dalam perencanaan untuk tahun 2025 dan terealisasi sebanyak 21.801 unit dari 25 ribu unit yang dipesan sebelumnya.
"Kita akan distribusikan nanti untuk operasional, seluruh orang yang ada di SPPG, terutama di daerah-daerah yang sulit," kata Kepala BGN Dadan, dikutip Antara.
Saat ditanya wartawan terkait urgensi pengadaan untuk kepala SPPG tersebut, ia menjelaskan, penggunaannya terutama di wilayah-wilayah dengan akses transportasi yang sulit demi memastikan kelancaran penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut. (P-*r/jr)
