PRIORITAS, 21/10/26 (Jakarta): Politik luar negeri Indonesia masih tetap sama yaitu menghormati semua negara dan kekuatan besar, tanpa berpihak pada blok tertentu.
Penegasan tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto, Hal tersebut dinilai penting untuk menjaga kepentingan nasional di tengah kondisi global yang penuh tantangan.
"Kita dalam kondisi harus survive. Ini tidak hanya kita, banyak negara di dunia juga mengalami kondisi seperti kita, dalam keadaan survival. Yang utama adalah kepentingan nasional dan kepentingan rakyat," kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Rabu (21/10/26).
Dikatakan Presiden, arah politik luar negeri Indonesia berakar pada tradisi yang diwariskan para pendiri bangsa, yakni menghormati seluruh negara, termasuk kekuatan-kekuatan besar dunia.
"Saya sudah sampaikan garis politik luar negeri saya adalah 1.000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak," ucapnya.
Selanjutnya Prabowo menegaskan Indonesia ingin menjadi tetangga yang baik melalui kebijakan good neighbour policy. Menurut dia, pendekatan tersebut telah diupayakan sejak sebelum dirinya dilantik sebagai presiden, ketika masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan di kabinet Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Bahkan ia mengaku meneruskan pendekatan pemerintahan sebelumnya yang berupaya membangun hubungan baik dengan negara-negara tetangga. Dalam berbagai kunjungan, Prabowo menyatakan dirinya berusaha membuka ruang kerja sama dan memenuhi permintaan negara mitra selama memungkinkan.
"Saya keliling, saya mau kerja sama dengan mereka. Apa yang mereka minta sebagian besar saya ikuti," katanya.
Kemudian Prabowo menambahkan, prinsip tersebut tidak hanya diterapkan di kawasan sekitar Indonesia, tetapi juga dalam hubungan dengan negara-negara di wilayah lain. Ia ingin Indonesia dapat diterima oleh berbagai pihak tanpa harus masuk ke dalam persaingan blok kekuatan global.
"Kita tidak mau ikut blok manapun, kita tidak mau ikut pakta militer manapun. Kita hormati, kita tidak mau terlibat," ujarnya.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa sikap tidak berpihak pada blok tertentu bukan berarti Indonesia mengabaikan prinsip dasar konstitusi. Prabowo menyatakan Indonesia tetap menentang imperialisme dan segala bentuk penjajahan, sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.(P-*/am)
