PRIORITAS, 7/7/26 (Jakarta): Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai mengkaji usulan tarif langganan Transjakarta sebesar Rp200.000 per bulan. Skema ini dinilai dapat menekan biaya transportasi harian masyarakat.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan keputusan terkait penyesuaian tarif Transjakarta dan layanan Transjabodetabek. Langkah ini menjadi bagian dari evaluasi sistem transportasi terintegrasi.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, menyatakan telah menerima usulan dari Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ). Ia memastikan kajian akan segera dilakukan. Ia juga menegaskan pemerintah akan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil keputusan.
“Untuk usulan dari dewan transportasi, tentunya segera akan dikaji oleh Pemerintah DKI Jakarta. Saya sudah mendapatkan usulan tersebut,” kata Pramono di Jakarta, Selasa (7/7/26).
Selanjutnya, ia menegaskan keputusan tarif akan segera diambil. Ia menilai penyesuaian tarif menjadi kebutuhan dalam pengelolaan transportasi publik.
Selain itu, ia juga menyoroti layanan Transjabodetabek. Ia menyebut keputusan tarif untuk rute Bandara Soekarno-Hatta hingga Blok M masih dalam pembahasan.
Ia menjelaskan pembahasan dilakukan bersama DPRD DKI Jakarta. Proses ini bertujuan menghasilkan kebijakan yang tepat dan berimbang.
“Segera memang harus diambil keputusan, terutama untuk Transjabodetabek yang ke bandara, yang pada waktu itu saya janjikan dalam waktu tiga bulan akan kita umumkan. Ini sudah lebih dari tiga bulan,” ujar Pramono.
Di sisi lain, usulan tarif langganan muncul sebagai solusi efisiensi biaya. Ketua DTKJ, Sugihardjo, mengajukan skema tersebut untuk membantu pekerja.
Ia menilai biaya transportasi harian dapat ditekan melalui sistem langganan. Dengan skema ini, pengguna tidak perlu membayar tarif harian secara penuh.
Selain itu, ia juga mengusulkan penyesuaian tarif reguler menjadi Rp5.000. Tarif ini mencakup layanan BRT, non-BRT, dan mikrotrans terintegrasi.
Ia menjelaskan dasar perhitungan tarif langganan tersebut. Perhitungan didasarkan pada pola perjalanan pekerja harian.
“Jadi, kalau orang yang bekerja hitungannya sehari sebulan 25 hari kerja, itu tarifnya mestinya kalau Rp5.000 berangkat, Rp5.000 pulang, udah Rp10.000. Kan jadi kali 25 hari berapa? Rp250.000,” papar Sugihardjo.
Dengan skema langganan Rp200.000, pengguna berpotensi menghemat biaya. Selain itu, kebijakan ini dinilai dapat mendorong penggunaan transportasi publik.
Pemprov DKI menegaskan komitmen untuk segera mengambil keputusan. Kebijakan tarif diharapkan mampu menyeimbangkan aspek keterjangkauan dan keberlanjutan layanan. (P-Khalied M)
