PRIORITAS, 27/2/26 (Jakarta): Jakarta selangkah lebih dekat memiliki program beasiswa mandiri sekelas LPDP nasional. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo menargetkan LPDP Jakarta mulai beroperasi pada 2027, membuka akses pendidikan tinggi bagi warga ibu kota secara lebih luas dan adil.
Gagasan itu bukan sekadar wacana. Pramono sudah memulai pembicaraan teknis dengan pimpinan LPDP nasional, termasuk pertemuan langsung dengan Direktur LPDP, Dwi Larso tiga hari sebelum pengumuman ini.
"Tiga hari yang lalu saya didampingi Bu Nana menerima direktur atau yang paling tinggi di LPDP, Pak Dwi Larso. Kami sudah mulai berbicara lebih detail," ungkap Pramono saat silaturahmi dan buka puasa bersama jajaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta serta para kepala sekolah di Kantor Dinas Pendidikan, Kamis (26/2/26).
Pertemuan itu menjadi sinyal kuat bahwa skema beasiswa lokal Jakarta bukan lagi mimpi jangka panjang. Pemprov DKI aktif mencari model yang tepat agar program ini tidak tumpang tindih dengan LPDP nasional dan tetap efisien secara anggaran.
"Salah satu yang betul-betul saya ingin canangkan adalah mempunyai LPDP Jakarta. Apakah bisa? Saya yakin bisa," tandasnya.
Pemotongan DBH hambat laju
Perjalanan menuju LPDP Jakarta tak mulus sejak awal. Pemotongan dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp15 triliun sempat menghantam rencana peluncuran program ini dan memaksa Pemprov DKI menyusun ulang strategi pembiayaannya.
Tekanan fiskal sebesar itu bukan angka kecil bagi anggaran daerah. Namun Pramono menegaskan Pemprov DKI kini telah menemukan skema alternatif untuk merealisasikan program tanpa mengorbankan pos anggaran prioritas lainnya.
Target awal yang dipatok Pramono cukup ambisius namun terukur. Ia menargetkan minimal 100 penerima beasiswa diberangkatkan pada tahun pertama program berjalan.
"Saya sudah sampaikan ke Bu Nana, kalau bisa tahun depan sekurang-kurangnya kita bisa memberangkatkan 100 orang LPDP," ujarnya.
Angka 100 itu bukan sekadar kuota simbolis. Dalam konteks ekosistem pendidikan Jakarta yang menaungi jutaan warga, angka tersebut mencerminkan kapasitas fiskal awal sekaligus uji coba sistem distribusi beasiswa yang adil dan transparan.
Program ini dirancang inklusif dari jenjang sarjana hingga doktoral. Tenaga pendidik pun masuk dalam kategori penerima, sebuah kebijakan yang secara langsung menyentuh kualitas pengajaran di ruang-ruang kelas ibu kota.
Pramono menegaskan pendidikan bukan sekadar urusan administratif pemerintah daerah. Baginya, akses terhadap pendidikan tinggi adalah instrumen transformasi sosial yang mampu mengubah nasib kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan dari jalur mobilitas ekonomi. (P-Khalied M)
