PRIORITAS, 31/8/25 (Jakarta): Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan penghapusan tunjangan DPR RI dan moratorium kunjungan kerja luar negeri, Minggu (31/8/25).
Kebijakan itu disampaikan di Istana Merdeka, Jakarta, usai pertemuan bersama ketua umum partai politik di parlemen. Prabowo menegaskan langkah ini merupakan jawaban atas aspirasi publik yang meluas dalam demonstrasi di berbagai daerah.
"Beberapa kebijakan DPR RI sudah disepakati untuk dicabut, termasuk besaran tunjangan anggota DPR RI dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri," kata Prabowo.
Ia juga memastikan DPR RI membuka ruang dialog langsung dengan masyarakat untuk menyalurkan aspirasi tanpa perantara.
“Saya juga akan meminta pimpinan DPR RI untuk segera mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh mahasiswa, dan kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan aspirasi, agar bisa diterima dengan baik dan berdialog langsung,” ujar Prabowo.
Usulan masyarakat tetap diproses
Ia menambahkan usulan lain dari masyarakat tetap diproses melalui mekanisme delegasi resmi ke DPR RI.
“Hal-hal lain juga akan ditindaklanjuti melalui delegasi ke DPR RI,” ucap Prabowo.
Dalam konferensi pers tersebut, Prabowo didampingi delapan ketua umum parpol parlemen, antara lain Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Ketua DPD RI Sultan Najamudin.
Turut hadir Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri serta sejumlah pimpinan partai politik lainnya, di antaranya Edhie Baskoro Yudhoyono, Muhammad Khalid, Bahlil Lahadalia, Muhaimin Iskandar, Zulkifli Hasan, dan Surya Paloh.
Prabowo menekankan dialog terbuka antara DPR dan masyarakat akan berjalan paralel dengan keputusan penghapusan tunjangan.
Hal ini, menurutnya, bertujuan menghindari jarak antara parlemen dan rakyat yang selama ini kerap disuarakan demonstran. (P-Khalied M)
