Lompat ke konten
Breaking
NASIONAL

Presiden Prabowo minta gangguan listrik segera diatasi, harga BBM bersubsidi tetap dijaga

Giovanni Riung1 menit baca
Bagikan
WhatsApp Image 2026-08-05 at 19.48.23
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) saat ini dijabat oleh Bahlil Lahadalia (Jojo Raharjo).

PRIORITAS, 5/8/26 (Jakarta):Β  Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan tegas kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Ia menyoroti sektor energi nasional yang krusial bagi rakyat. Presiden meminta penanganan cepat pemadaman listrik di daerah. Selain itu, ia menegaskan penahanan harga BBM bersubsidi.

Presiden menyampaikan arahan ini saat menerima Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Usai pertemuan, Bahlil membeberkan perintah Presiden. Bahlil dan PT PLN (Persero) harus segera mengatasi gangguan listrik. Masalah ini paling banyak menimpa warga Kalimantan.

Bahlil meluruskan penyebab pemadaman listrik tersebut. PLN mengonfirmasi bahwa masalah timbul akibat pemeliharaan jaringan, bukan krisis pasokan. Oleh karena itu, pemerintah yakin persoalan ini selesai dalam waktu singkat.

Harga BBM Subsidi Dijaga, Non-Subsidi Siap Turun

Presiden juga fokus menjaga kestabilan harga BBM. Pemerintah berkomitmen menahan harga BBM bersubsidi agar tidak naik. Langkah ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat kecil.

Pemerintah juga menyiapkan opsi untuk BBM nonsubsidi. Harga BBM nonsubsidi berpeluang turun jika harga minyak dunia merosot. Pemerintah akan menyesuaikan tarif secara adil mengikut harga pasar global.

Ancam Sanksi Tegas Perusahaan Tambang Bandel

Presiden menyinggung kelanjutan program hilirisasi sektor pertambangan. Ia mengawasi ketat perusahaan berstatus Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Perusahaan eks-PKP2B ini wajib menjalankan program hilirisasi batubara.

Bahlil menegaskan keinginan Presiden agar pengusaha mematuhi aturan. Pemerintah tidak akan menoleransi pelanggaran komitmen hilirisasi.

”Pemerintah akan menindak tegas perusahaan yang membangkang. Kita berpatokan pada Pasal 33 UUD 1945,” tegas Bahlil. (P-*/Gio R/Jojo R).

Komentar

Rekomendasi untuk Anda

Pasang iklan Anda di sini

Jangkau pembaca Berita Prioritas melalui salah satu kanal berita paling aktif di wilayah ini.

Email Kami