PRIORITAS, 24/7/26 (Jakarta): Presiden Prabowo Subianto meminta agar pembentukan Indonesia International Financial Center (IIFC) atau Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) segera ditindaklanjuti setelah landasan hukumnya memperoleh persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Hal itu disampaikan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang juga Kepala BPI Danantara, Rosan Roeslani, usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (23/7/26).
Dalam siaran pers Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden (BPMI Setpres), disebutkan salah satu agenda yang dibahas dalam rapat tersebut adalah percepatan pembentukan Indonesia International Financial Center (IIFC) sebagai upaya memperkuat daya saing Indonesia sebagai destinasi investasi dan pusat jasa keuangan bertaraf internasional.
“Rencana pelaksanaan dari Indonesia International Financial Center yang memang alhamdulillah undang-undangnya sudah disetujui oleh DPR, dan Bapak Presiden minta itu segera ditindaklanjuti,” jelas Rosan.
Ia menambahkan, IIFC rencananya akan dibuat di Bali, tetapi perlu ada persiapan mungkin selama dua atau tiga tahun sampai itu menjadi suatu financial center yang bertaraf internasional dan juga akan bisa membuat para investor melihat itu.
Menurut Rosan, pemerintah menerima respons yang sangat positif dari para investor terhadap rencana pembentukan pusat keuangan internasional tersebut. Ia mengungkapkan bahwa beberapa hari sebelumnya dirinya bertemu dengan sejumlah investor di Bali untuk menyampaikan rencana tersebut.
“Beberapa hari yang lalu saya juga ke Bali bertemu dengan 11 para investor dari family office dan yang lain-lainnya dan responsnya sudah sangat-sangat positif mengenai keberadaan financial center yang akan ada di Indonesia ini,” katanya.
Mulai operasional di Jakarta
Rosan menjelaskan bahwa selama masa transisi menuju pembangunan kawasan utama di Bali, pemerintah akan memulai operasional Indonesia International Financial Center di Jakarta. Masa transisi tersebut diperkirakan berlangsung selama dua hingga tiga tahun sembari menyiapkan berbagai perangkat kelembagaan dan infrastruktur pendukung.
“Mungkin di masa transisi ini, dalam dua atau tiga tahun depan mungkin akan dibuat dulu di Jakarta selama masa tradisi ini sebelum nanti akan lebih dikembangkan, bisa di Jakarta dan juga di Bali,” ucap Rosan.
Untuk mendukung tahap awal pelaksanaan, pemerintah telah menyiapkan gedung yang akan digunakan sebagai lokasi operasional pusat keuangan internasional di Jakarta.
Lebih lanjut, Rosan menerangkan bahwa Danantara akan berperan sebagai pengembang Kawasan. Sedangkan pengelolaan Indonesia International Financial Center akan dipimpin oleh pimpinan kawasan beserta Gubernur.
Pimpinan Kawasan yang nantinya bertanggung jawab membangun seluruh sistem dan tata kelola agar pusat keuangan tersebut dapat beroperasi secara optimal.
“Kalau Danantara kan sebagai pengembang kawasan, tapi kan dari financial center itu sendiri nanti akan dipimpin oleh ketua kawasan dan juga oleh governor-nya nanti akan men-set up semua perangkat yang dibutuhkan agar financial center itu bisa berfungsi dengan baik dan benar,” tutur Rosan.
Pembentukan Indonesia International Financial Center menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah untuk memperkuat ekosistem investasi nasional.
Melalui percepatan pembentukan pusat jasa keuangan bertaraf internasional ini, Presiden Prabowo berharap Indonesia semakin kompetitif dalam menarik investasi global, memperluas akses pembiayaan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (P-*r/ht)
